Loading...

Selamat Jalan Kwa Sien Hok: Akhir Kesendirianmu Menghebohkan Banyak Orang




Entah bagaimana saya harus memulai tulisan saya ini. Tapi yang jelas tulisan ini tidak akan saya tulis jika saja kawan saya, Kwa Sien Hok alias Soebijoto Kuamerta yang nyaris selama 32 tahun saya sudah tidak lagi bergumul pertemanan dengannya, mendadak pada masa tuanya telah dikabarkan secara tragis meninggal dunia dalam kondisi duduk membusuk di ruang tamu, sementara ibu kandungnya yang sudah tua renta dan konon menderita kelumpuhan total akibat stroke juga jenasahnya ditemukan meninggal dunia tergeletak membusuk di kamar mandi.

Reuni 212 Antara Paranoid dan Antisipasi



Tidak ada yang perlu ditakutkan dari aksi Reuni 212 yang telah melibatkan kekuatan massa yang massif, kecuali Negara dan sebagian komponen bangsa yang lain hanya mengantisipasi dari segala kemungkinan yang buruk agar kebebasan berkumpul menyampaikan pendapat di depan umum yang melibatkan mobilization of large mass forces tidak terprovokasi untuk mengulangi kembali event of bloody social conflict yang beberapa kali pernah mengguncang sejarah sistem percaturan perpolitikan nasional.

Jangan Menyerah Sebab Kita Satu



Jika Negara saya analogikan sebagai anatomi tubuh manusia, maka apa yang terjadi jika anatomi dari tubuh manusia yang terdiri dari kesatuan berbagai anggota tubuh mulai dari otak, jantung, ginjal, lambung, usus, paru-paru, tangan, kaki, mulut, hidung, kelamin, perut, dada dan sebagainya mendadak mengalami kelumpuhan, tidak saling terkait dan ingin memisahkan diri dari kesatuan tubuh manusia? Kalau hal ini terjadi maka tubuh manusia akan mengalami sick without power, physical disability dan tubuh manusia akan kehilangan peranan keseimbangan fungsi kesejatiannya sebagai tubuh manusia yang normal dan sehat.

Menolak Lupa Wiji Thukul Di Pilpres 2019


Saya tidak peduli siapa yang telah melenyapkan kehidupan Wiji Thukul. Sebab apalah artinya makna kepedulianku, kepedulian keluarga dan kepedulian kawan-kawannya jika terbukti selama 20 tahun mereka yang berjuang untuk mengungkap tabir peristiwa kejahatan kemanusiaan ini selalu saja kandas sia-sia tiada berbekas di ujung kesabaran tanpa batas.


Negara tiada pernah serius untuk merespon kapan peristiwa kejahatan kemanusiaan atas pelenyapan paksa Wiji Thukul dapat diungkap secara resmi melalui peradilan Mahkamah Militer agar mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.


Selama 20 tahun tiada satu kekuatan pun di negeri ini yang sanggup menguak tabir melalui peradilan Mahkamah Militer perihal siapa yang telah menculik dan sekaligus melenyapkan kehidupan Wiji Thukul.  

Kalau pun ada kekuatan yang sanggup membuka tabirnya, tapi hanya mentok sebatas ujaran-ujaran di depan wartawan saja tanpa ada kekuatan peradilan yang sanggup menghentikan polemik dan prasangka-prasangka yang berkembang di tengah khayalak perihal kejahatan kemanusiaan yang telah menimpa anak bangsa sendiri bernama Wiji Thukul. 

Bayangkan ketika Wiji Thukul diculik oleh atas nama perintah Negara pada tahun 1998, Fitri Nganti Wani, sang puteri kandung tercintanya  masih berusia 8 tahun. Sekarang waktu merambat ke tahun 2018, Wiji Thukul masih belum juga kembali dari korban penculikan, tentunya usia Fitri juga turut tumbuh merambat menjadi usia dewasa. Betapa kepedihannya dalam amuk penantiannya hanyalah cibiran waktu yang tiada berujung kapan figure Wiji Thukul sebagai sang ayah akan kembali kehadapannya.




Menurut Mayjen (Purn.TNI) Syamsu Djalal yang saat peristiwa penculikan itu masih menjabat Danpuspom TNI, bahwa penculikan Wiji Thukul dilakukan oleh Satgas Mawar Kopassus yang dikomandoi oleh Mayor Bambang Kristono atas perintah Danjen Kopassus Prabowo Subianto. 

Tapi menurut Danpuspom TNI Mayjen (Purn TNI) Djasri Marin yang telah menggantikan Syamsu Djalal menyatakan sebaliknya, bahwa penculikan kepada Wiji Thukul dilakukan oleh Satgas Mawar Kopassus  tanpa perintah Prabowo SubiantoMeminjam istilah yang pernah disampaikan oleh mantan  Kepala Staf TNI Kostrad Mayjen (Purn TNI) Kivlan Zen, telah adanya kelompok jaringan kontra intelijen yang telah melakukan penculikan babak kedua setelah penculikan sebelumnya telah dilepaskan oleh  Prabowo SubiantoPenculikan babak kedua inilah yang menyebabkan Wiji Thukul hilang sampai sekarang. Tujuan dari kontra intelijen ini,sambung Kivlan Zen, agar Prabowo Subianto dapat dijadikan sebagai scapegoat atas hilangnya para aktivis. 

Kerancuan dan simpang siur yang penuh duga menduga perihal siapa yang melakukan penghilangan paksa kepada Wiji Thukul ini disebabkan karena perkara dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa para aktivis ini hanya diselesaikan melalui perdebatan yang saling tuding menuding yang tiada ujung pangkal penyelesaiannya kecuali hanya melahirkan prasangka dan syak wasangka tanpa ada keseriusan dari pihak Negara untuk menyelesaikan misteri kasus ini ke pengadilan Mahkamah Militer. 


Padahal melalui pengadilan di Mahkamah Militer inilah akan terungkap semua apakah Prabowo Subianto terbukti bersalah atau tidak? Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah ada Kontra Intelijen yang telah melakukan penculikan babak kedua seperti yang dituduhkan oleh Kivlan Zen? 


Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah benar  Prabowo Subianto terlibat dalam penghilangan paksa Wiji Thukul seperti yang dituduhkan oleh  Syamsu Djalal berdasarkan rekomendasi pengakuan dari Bambang Kristono? 

Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah penculikan kepada Wiji Thukul dilakukan oleh  Satgas Mawar Kopassus  memang tanpa perintah dari Prabowo Subianto  sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Djasri Marin

Sungguh disesalkan mengapa peradilan Mahkamah militer pada waktu itu hanya mengadili para satgas Mawar Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis tanpa harus mengadili Prabowo Subianto? Padahal dengan mengadili Prabowo Subianto justru akan dapat memberikan kepastian hukum apakah dirinya memang terbukti terlibat ataukah dirinya hanya dijadikan sebagai kambing hitam sebagaimana yang dituduhkan oleh Kivlan Zen? 


Jika pada nantinya, pengadilan Mahkamah Militer memutuskan Prabowo Subianto  tidak terlibat dalam penghilangan paksa kepada Wiji Thukul,justru putusan ini sangat menguntungkan pihak Prabowo Subianto sebab otomatis ada kepastian hukum berupa  rehabilitasi yang diterimanya.

Tapi sejarah telah membuktikan betapa putusan kesalahan Prabowo Subianto diadili bersalah bukan melalui peradilan Mahkamah Militer,melainkan diadili melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang justru tidak dapat memberikan kepastian hukum kecuali hanya stigma hitam yang justru merusak nama baik Prabowo Subianto. 


Jika misal saya menjadi Prabowo Subianto yang tidak bersalah (maksud dari pernyataan tidak bersalah ini maksudnya sebagai prajurit Prabowo Subianto menjalankan perintah dari atasannya untuk melakukan penculikan plus pembinasaan, tapi oleh Prabowo Subianto cukup dilakukan penculikan saja tanpa harus dibinasakan), maka saya akan berupaya agar digelar proses hukum melalui peradilan Mahkamah Militer. Saya menolak surat putusan DKP yang notabene tidak pernah dikenal di Negara Hukum. 

Selama 20 tahun upaya pemulihan kehormatan yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh pihak Prabowo Subianto an sich untuk mengikis krisis kepercayaan publik, khususnya kepada pihak keluarga dan kawan-kawan Wiji Thukul, bahwa dirinya bukan pelaku  penculikan dan penghilangan paksa Wiji Thukul? Jika memang Prabowo Subianto tidak terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa Wiji Thukul, tentunya Prabowo Subianto sudah melakukan breakthrough effort berupa pernyataan sikapnya dalam pidato-pidatonya secara kontinu disertai dengan data-data bahwa dirinya not the main actor dibalik peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terhadap Wiji Thukul. 

Akhirulkalam, selama upaya pemulihan kehormatan Prabowo Subianto tidak pernah ditempuhnya, maka jangan salahkan publik jika masih mempercayai kebenaran substansial dari surat putusan DKP, sehingga dampak konsekuensi logisnya tentunya berdampak kepada kegagalan demi kegagalan Sang Prabowo Subianto dalam bursa pemilihan calon presiden dan wakil presiden hingga sampai tiga kali berturut-turut 2004, 2009 dan 2014. Lantas apakah PS akan mengalami kekalahan kembali pada tahun 2019 ataukah sebaliknya? Wallahu a'lam bish-shawabi.


Salam,
Joe Hoo Gi

Teken Menolak Equality Before of Law Jika Terpilih Menjadi Presiden



Jauh sebelum diputusnya Ijtima Ulama II memberikan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno, maka saya jauh-jauh hari sudah dapat begitu mudah memprediksinya. Alasan saya simple saja, jauh awal mereka yang tergabung dalam Ijtima Ulama adalah orang-orang yang track records mereka berada di kubu barisan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang notabene berada di kubu yang selalu mengorek-orek hingga sampai mengais-ngais mencari kesalahan Jokowi sebagai Presiden, jadi tidak mungkin Ijtima Ulama akan menjatuhkan pilihan kepada Jokowi, meskipun bakal cawapres dari Jokowi adalah Amin Ma'ruf yang notabene a big ulama figure.

Mengorek-ngorek, Mencari Kesalahan Jokowi



Hanya demi menuruti kemauan ambisi kekuasaan Asalkan Bukan Jokowi,  para oposan ikhlaskan aneka pemicu kegaduhan yang acap  ditabuh-tabuhkan seperti genderang mau berperang hingga sampai nilai-nilai kebangsaan harus lari terbirit-birit dan kadang meneng-meneng sambil terkencing-kencing di celana lantas sesama para anak bangsa tahu-tahu terbelah menjadi dua sisi kutub fauna,Kecebong dan Kampret. Lagi-lagi makhluk hidup made in Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab dan akibat yang jelas mendadak menjadi makhluk yang terhinakan oleh mereka yang konon mengaku pembela Allah Subhanahu wa Ta'alaSejak awal saya menolak memakai idiom sebutan Kecebong dan  Kampret. Mendingan saya mengganti idiom sebutan Kecebong dengan idiom sebutan Pro Jokowi. Sedangkan untuk mengganti idiom sebutan Kampret dengan idiom sebutan Kontra Jokowi.

Aku Tidak Setuju Tagarmu Tapi Kamu Tetap Kawanku



Tidak sedikit dari kawan-kawan saya bertanya kepada saya perihal sikap saya dalam menghadapi fenomenal Tagar 2019 Ganti Presiden. Saya beritahu kepada mereka kalau saja mereka mau mengikuti tulisan-tulisan di blog saya, maka saya yakin mereka tidak akan bertanya lagi perihal sikap saya menghadapi Tagar 2019 Ganti Presiden kepada saya.

Tiga Kesalahan Fatal Dalam Kasus Meiliana



Apa yang salah pada kasus yang menimpa wanita warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama Meiliana sehingga dia harus menjadi pesakitan hingga divonis bersalah dengan hukuman penjara 18 bulan atau 1,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, 21 Agustus 2018?

Membangun Hasil Polling Sesat Via Software Robot



Konon methode pengumpulan data melalui jajak pendapat atau polling  sebelum sarana internet mewabah seperti sekarang hanya bisa dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung face to face kepada para responden yang menjadi sampelnya. Tapi sejak information technology menjadi konsumsi publik sehari-hari, maka methode pengumpulan data polling pun turut mengikuti perubahan. Para penyelenggara polling ketika berinteraksi kepada para responden yang menjadi sampelnya hanya cukup melalui electronic mail (e-mail),  account social media  dan internet protocool address (IP).

Memahami Tinju Seorang Jokowi


Masih ingat kasus perkelahian Muhamad Irfan Bahri untuk membela diri dari ancaman serangan para begal di jalan? Irfan terpaksa berkelahi untuk membela diri sebab jika Irfan tidak melakukan pembelaan diri, maka yang terjadi Irfan yang mati di tangan para begal. Silahkan klik di sini untuk membaca kembali tulisan saya perihal Irfan. Berkelahi untuk membela diri tidak hanya dilakukan oleh Irfan, melainkan juga dilakukan oleh siapa pun manusianya ketika manusia dalam kondisi yang terancam pasti akan melakukan reflek alamiah untuk membela diri. Tidak ada manusia di dunia ini ketika dalam kondisi terancam, dia hanya diam duduk termangu sembari mempersilahkan pengancam untuk memangsanya.

Mengenal Keistimewaan Jogja Dari Sarkem Sampai Bong Suwung



Tanyakan kepada siapa saja yang pernah singgah lama di wilayah Jogjakarta pasti mengenal dan mengetahui dua tempat bertetanggaan yang berada di pusat jantung kota Jogjakarta, Pasar Kembang (Sarkem) dan Bong Suwung (khusus mengenai nuansa kehidupan di Bong Suwung pernah saya tulis dalam bentuk sajak di blog ini dalam judul Bong Suwung Di Malam Hari dan Badran Di Tengah Malam Hari). Bahkan tidak berlebihan jika saya menyatakan siapa saja yang pernah menjadi mahasiswa in de kost di salah satu Perguruan Tinggi di Jogjakarta pasti tidak merasa asing dengan dua wilayah ini.

Hanya Melalui Perpu, Koruptor Dapat Dihukum Mati



Di Indonesia sejak sistem Negara ada di tangan Rezim Orde Baru hingga sampai kepada peralihan sistem Reformasi, perilaku Korupsi sudah berurat berakar mendarah daging pada setiap regenerasi kehidupan elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya dimonopoli oleh para aparatur yang bekerja pada institusi Negara, tapi sudah meranah membias sampai ke para pegawai di institusi swasta.

Bambu, Etika dan Asian Games



Ketika warganet (netizen) protes perihal tiang bendera Negara Asian Games yang terbuat dari potongan bambu berkualitas rendah terpampang secara terbuka di jalan-jalan ibu kota, lantas Saudara Anies selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan statement jawaban:" Jangan sekali anggap rendah tiang bendera dari bambu. Itulah tiang yang ada di rumah-rumah rakyat kebanyakan. Penjualnya rakyat kecil. Perajinnya pengusaha kecil. Penanamnya ada di desa-desa. Biarkan hasil panen rakyat kecil, hasil dagangan rakyat kecil ikut mewarnai ibu kota. Jangan hanya gunakan tiang bendera buatan pabrik yang ukuran kekayaannya sudah raksasa." Selanjutnya berita yang berkaitan statement Saudara Anies ini dapat diklik di sini.

Absurditas Dalam Menentukan Standard SKTM



Ketika saya mendengar ada calon siswa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu, maka saya bertanya-tanya SKTM yang bagaimanakah dan manakah yang disebut sebagai SKTM asli? Kalau pengertian dari SKTM asli diperuntukkan untuk orang miskin, maka lantas standard yang bagaimanakah dan apakah yang dapat dipakai untuk menentukan orang itu miskin atau tidak miskin?

Radikalisme Di Ujung Sebilah Pisau



Tulisan saya ini terinspirasi dari perdebatan antar dua kawan saya yang konon sama-sama sebagai mantan aktivis 1998 telah bersilang pendapat perihal radikalisme yang konon menurut kawan yang hadir pada acara Rembuk Nasional Aktivis 1998 yang berlangsung pada tanggal 7 Juli 2018 di Kemayoran Jakarta Pusat, telah menempatkan radikalisme sebagai pemicu lahirnya serangkaian aksi kekerasan. Bahkan menurutnya, tidak berlebihan jika radikalisme dianggap sebagai embrio masif yang akan melahirkan aksi tindak kekerasan Terorisme di tengah hubungan antar manusia.

Spekulasi Jawaban Di Seputar SP3 Kasus Chat Porno HRS


Mendadak publik dikejutkan dengan penampilan video berdurasi 8 menit 55 detik dari pernyataan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang diberi judul SP3 Chat Fitnah Di Hari Raya Penuh Fitrah melalui account channel TV Front di YouTube yang dipublikasikan pada tanggal 14 Juni 2018. Klik di sini untuk menontonnya kembali. Substansi pesan yang ada dalam video ini intinya ucapan terimakasih dari HRS terhadap diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus hukum chat porno yang menjeratnya sebagai tersangka. Hanya saja video berdurasi 8 menit 55 detik ini, menurut saya ada kejanggalan sebab tidak ada upaya dari HRS untuk menunjukkan secarik kertas yang diklaimnya sebagai bukti SP3 yang konon dijamin keasliannya itu secara screenshot kepada publik.

Melebarkan Pintu Maaf Sesama Anak Bangsa



Kepada kawan-kawanku 
Blogger, Instagrammer, Facebooker, 
Twitterati, Telegrammer, 
WhatsApper, YouTuber
Dalam krisis kebangsaan 
yang sama-sama kita rasakan 
beberapa bulan belakangan ini 
hingga anak-anak bangsa 
saling berlomba 
menebar kebencian 
dan berujung nyaris 
melupakan warna bendera sendiri. 
Sementara Ibu Pertiwi 
telah diibutirikan 
di negeri sendiri.

Kekacauan Tata Bahasa Tagar 2019 Ganti Presiden




Terhadap maraknya Tagar 2019 Ganti Presiden yang bergulir ke tengah masyarakat akhir-akhir ini, saya anggap sebagai kekacauan tata bahasa jika tidak mau disebut sebagai tindak pengingkaran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab memiliki kandungan multi tafsir yang bisa dibelokkan pengertiannya sebagai wujud pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebab makna Ganti Presiden dapat berkonotasi tafsir sebagai niat untuk mengganti Kepala Kekuasaan Pemerintahan di luar Presiden atau di luar Republik sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1 UUD 1945 bahwa, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 4 UUD 1945 tertulis bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Apakah Kita Akan Menjemput Kiamat Bersama?



Janganlah membangunkan macan yang tertidur lelap. Pasalnya jika membangunkan macan yang sedang tidur, maka macan yang bangun dari tidurnya akan bereaksi dengan agresif. Macan yang saya maksud di sini tiada lain adalah ormas Islam tertua dan terbesar kita bernama Nahdatul Ulama (NU). Sejarah telah menunjukkan kepada kita betapa NU adalah ormas Islam tertua dan terbesar di antara semua ormas Islam yang ada di Indonesia. Sejarah banyak menulis peranan perjuangan NU dalam membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial kepada umat Islam di Indonesia, terutama peranan dakwahnya yang lebih memperhatikan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat ukhuwah dalam perbedaan.

Koreksi Kepada Fahri Hamzah: Jadilah Oposan Melek Berita, Bukan Oposan Gebyah Uyah


Kalau saja seandainya yang terjadi adalah aparat kepolisian atas nama Kekuasaan Negara memasuki area kampus kemudian melakukan intervensi berupa security approach terhadap para aktivis mahasiswa yang kritis sedang melakukan aksi mimbar bebas atau ajang perdebatan dalam kancah diskusi, maka saya sebagai orang yang pernah dibesarkan sebagai aktivis mahasiswa di era kekuasaan otoriter Orde Baru  tentunya sependapat dengan protes yang disampaikan Fahri Hamzah  perihal aparat kepolisian Tim Densus 88 anti Teror memasuki penggeledahan dan penangkapan kepada aktivis mahasiswa di  Universitas Negeri Riau.

Hari Lahir Pancasila Sebagai Bekal Mewujudkan Ukhuwah Wathaniyah


Sejak teks Proklamasi dibacakan oleh Presiden Sukarno hingga sampai sekarang ini 72 tahun Indonesia Merdeka, baru dua kali ini Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 dihormati secara resmi oleh Negara dan sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Ini artinya, pada masa Presiden Sukarno, 32 tahun pemerintahan rezim  Orde Baru hingga masa Reformasi pemerintahan Presiden BJ HabibiePresiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri hingga sampai dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hari Lahir Pancasila dirayakan secara resmi oleh atas nama Negara.

Bebaskan Irfan. Mau Tunggu Apa Lagi?



Siapa saja manusianya pada hakekatnya ketika nyawa manusia ada dalam cengkraman pengancaman yang akan merenggut nyawa hidupnya atau dihadapkan kepada realitas di antara dua pilihan hidup atau mati maka manusia siapa saja pasti secara reflek alamiah akan berjuang melindungi nyawanya (overmacht) agar terhindar dari pilihan kematian di luar takdirNya.

Jokowi Di Tengah Kegaduhan Tagar 2019 Ganti Presiden


Kendala sebagai ancaman untuk Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tiada lain para oposisinya ingin melakukan perubahan melalui target Pokoknya Asal Bukan Jokowi. Sepak terjang Pokoknya Asal Bukan Jokowi inilah yang acapkali muncul dalam percaturan perpolitikan di Indonesia sekarang. Meskipun Jokowi sebagai Presiden telah melakukan berbagai macam kebijakan yang berkeadilan dan pro rakyat tapi tetap saja kebijakannya dipandang hanya sebelah mata sebab tolok ukurnya selama program kebijakannya itu datang dari Jokowi maka kebijakan yang berkeadilan pun tetap dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak berkeadilan, dan kebijakan yang pro rakyat pun tetap dipersepsikan aebagai kebijakan yang serba menindas rakyat. Pokoknya segala cara yang haram dan irasional akan menjadi halal dan rasional selama target tujuannya Pokoknya Asal Bukan Jokowi.

Mengkritisi Sosok Ketokohan Amien Rais



Pesan Sang Binatang Jalang, Chairil Anwar dalam salah satu puisinya di tahun 1943 berjudul Diponegoro, ada kalimat yang tertulis di bait puisinya: "Sekali berarti, sudah itu mati". Pesan Chairil Anwar ini jika dikaitkan dengan sosok ketokohan Amien Rais tampaknya tidak akan pernah berlaku dan tidak akan berarti apa-apa untuk sosok ketokohan anak bangsa sendiri bernama Amien Rais. Padahal awal perjuangan menuju era Reformasi, Amien Rais menyandang julukan mulia sebagai Lokomotif Reformasi atau Bapak Reformasi yang sangat berarti. Tapi dengan bergulirnya waktu, sikapnya sebagai Bapak Reformasi yang sangat berarti itu justru semakin dikikisnya sendiri oleh sikap semangat ambisinya yang menjadi-jadi, bermanuver sebagai sosok Sengkuni sehingga cepat atau lambat justru akan mempermalukan dirinya sendiri yang membuat publik menjadi tidak simpati.

Freudian Bernama Rocky Gerung



Sebagai seorang akademisi, sekaligus pemerhati terhadap ilmu filsafat, Rocky Gerung menunjukkan sikap ide pemikirannya tampil berada dalam lingkaran sebagai Freudian, menawarkan konsep berpikirnya dalam kajian kritisnya ala Sigmund Freud, khususnya perihal ide-ide psikoanalisanya yang telah mengkritisi Kitab Suci sebagai kajian tembaknya.

Jangan Jauhkan Puisi Dari Sukmanya



Kalau saja sampai ada sebuah ekspresi bernama puisi sampai  diintimidasi, dipersekusi, diintrograsi dan bahkan sampai diadili  maka saya lah orang pertama yang berada di barisan penolakan kesewenang-wenangan itu sebab puisi harus dilawan dengan puisi. Suka tidak suka adalah selera. Puisi tumbuh dari ekspresi. Puisi bukan tumbuh dari pesanan, dia bisa bebas berbicara apa saja.

An Open Reprimand To Yusril Ihza Mahendra



Saya mencoba membuktikan kebenaran. Nyaris semua search engine  kutelusuri kalau perlu setiap sajian News dari mulai newspapers
magazines dan websites hingga news presentation di televisi kabel  sudah nyaris saya kupas habis tapi tak satu pun saya menjumpai ada sajian berita perihal Inggris menutup 500 gereja dan membangun 423 masjid sebagaimana disampaikan tertulis dalam cuitan  @Yusrilihza_Mhd 27 March 2018 3:42 AM.

Jika Kenyataan Mendaulat Sebaliknya



Meskipun Majelis Hakim Agung 
diketuai Syafiuddin Kartasasmita 
tetap memvonis bersalah  
menghukumnya 18 bulan penjara

Peran Etnis Tionghoa Dalam Sejarah Berdirinya Kesultanan Jogjakarta


Banyak stereotip pemahaman subyektif yang beredar di tengah masyarakat Jogjakarta seolah-olah masyarakat minoritas etnis Tionghoa yang tinggal di Daerah Istimewa Jogjakarta tidak memberikan kontribusi perjuangannya untuk melawan pasukan imperialisme Belanda. Padahal sejarah telah menuliskan betapa Sultan Hamengkubuwono I ketika masih menjadi Pangeran Mangkubumi sudah menjalin kemitraan kebangsaan kepada masyarakat etnik Tionghoa sebagai kawan berperang melawan pasukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Catatan Rasio Hutang Indonesia


Ada sempoa tergeletak di meja kerjaku. Ketimbang tidak ada kerjaan dan bengong sendirian mendingan iseng-iseng asah otak belajar hitung-hitungan perihal hutang Indonesia yang diawali dari Rezim Otoriter Orde Baru Presiden Suharto sampai Ordo Reformasi Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi.

Prabowo Syndrome Fictophillia



Raoul ObermanChairman Mc Kinsey Global Institute, menyampaikan kajiannya pada acara KEN bertajuk Penyatuan Visi Bersama Menuju Indonesia Maju 2030 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada tanggal 13 November 2012 memprediksikan jika Indonesia pada tahun 2030 sudah bukan lagi sebagai Negara berkembang melainkankan akan menjadi negara maju.

Nyanyian Setya Novanto



Dalam skandal megakorupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ternyata tersangka Setya Novanto tidak sendirian. Dari nyanyian kesaksian Setya Novanto sendiri ternyata Setya Novanto tidak memakan sendirian aliran duit proyek E-KTP, tetap masih banyak keterlibatan para pejabat tinggi negara juga turut memakannya.

Mbak Titiek, Maafkan Jika Saya Belum Bisa Melupakannya



Mbak Titiek ini sekedar bercanda atau sengaja turut bersaing dalam kegaduhan suksesi 2019? Wallahu a'lam Bish-shawabi. Jenderal Besar TNI (Purn.) Haji Muhammad Soeharto? Nama itu telah mengingatkan saya kepada Sang Tiran Kaliber yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia (1966-1998). Saya sampai sekarang sangat-sangat belum bisa melupakan serangkaian tragedi berdarah terhadap para anak bangsanya sendiri yang telah diperbuatnya dari mulai peristiwa 
tragedi berdarah pasca 1965Tanjung Priok, Talangsari, Way Jepara,  DOM Aceh, Petrus, Kedungombo, Marsinah sampai Widji ThukulApa prestasi serangkaian tragedi berdarah terhadap para anak bangsanya sendiri model beginikah yang wajib diajarkan di sekolah?  Tentunya pertanyaan ini saya kembalikan kepada Mbak Titiek sendiri untuk menjawabnya.


 

Ketik dan Tekan Enter