Berlakunya SKTM ternyata tidak satupun berstandard pada kriteria rumah tangga miskin versi BPS. Betapa banyak orangtua tidak dapat membiayai sekolah anaknya tidak didasarkan pada standard kriteria miskin versi BPSJOEHOOGI.COM - Ketika saya mendengar ada calon siswa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu, maka saya bertanya-tanya SKTM yang bagaimanakah dan manakah yang disebut sebagai SKTM asli? Kalau pengertian dari SKTM asli diperuntukkan untuk orang miskin, maka lantas standard yang bagaimanakah dan apakah yang dapat dipakai untuk menentukan orang itu miskin atau tidak miskin?
Long before entering the era of Reformation 1998, ketika saya masih kuliah di Jogjakarta dan beberapa kali harus berpindah-pindah mencari kamar kontrakan, saya melihat kondisi pendidikan pada mayoritas warga kampung di tempat saya kontrak kamar, ternyata hanyalah tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
Untuk warga tamatan SMU bisa dihitung dengan jari tangan. Paling banyak adalah warga yang pernah menikmati bangku sekolahan setidaknya belum sampai tamat SD dan SMP.
Long before entering the era of Reformation 1998, Jogjakarta berdasarkan data dari empirik yang saya catat, saya anggap memang unik. Di satu sisi, Jogjakarta is called a student city, tapi di sisi lain warga yang menikmati Jogjakarta is called a student city justru warga di luar Jogjakarta. Sementara warga Jogjakarta sendiri boro-boro mau berupaya memikirkan untuk bisa kuliah ke Perguruan Tinggi, bahkan untuk dapat menamatkan tingkat SMU saja harus mengalami kendala keterbatasan.
Apakah warga yang tidak dapat menuntaskan program pendidikan 12 tahun disebut sebagai warga miskin? Bagi saya sulit untuk dapat menyebut mereka sebagai warga miskin atau tidak, sebab realitasnya ada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi ternyata sanggup berjuang hingga sampai sarjana strata satu, sementara warga yang status ekonominya biasa-biasa saja hanya mampu menuntaskan pendidikannya hingga sampai SMP saja.
Kalau misal saja mereka dibantu secara financial dengan harapan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan, maka donasi tersebut justru untuk kepentingan capita to work for money ketimbang harus memikirkan the importance of the future of school education.
Kebutuhan finasial untuk kehidupan sekarang memang beraneka ragam, tidak hanya untuk kebutuhan financial sekolah. Kalau saja kebutuhan financial hanya terbatas pada education world, maka saya menjamin betapa semua orang Indonesia tanpa terkecuali akan dapat menyelesaikan pendidikan sekolah hingga sampai sarjana.
Tapi realitasnya kebutuhan financial tidak hanya terbatas pada financing of school education, melainkan masih banyak primary financial needs lainnya yang mendapat prioritas juga. Apa lagi times keep spinning, kebutuhan yang konon termasuk sebagai luxury and secondary financial needs, tapi sekarang sudah menjadi primary financial needs.
Sulit untuk menentukan determine the poor standard and not the poor sebab realitas yang terjadi betapa kondisi miskin itu bersifat temporer. Boleh jadi hari ini dia bisa memenuhi kebutuhan yang dikehendaki, tapi boleh jadi besok dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan yang dikehendakinya. Apalagi mereka yang mendapatkan financial hidup ditentukan dari pergulatan nasib akibat dari pekerjaan yang tidak tetap.
Boleh jadi selama satu bulan dia mendapat job berlipat-lipat sehingga omset laba bisa memenuhi segala kebutuhan. Tapi next timenya ternyata deserted from job. Begitulah standard bekerja ala gali lobang tutup lobang. Tegasnya, tidak ada permanent work yang digeluti, kecuali harus berpindah-pindah sesuai arah mata angin keberpihakan nasib (the fate of luck).
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan 14 kriteria standar miskin.
Untuk warga tamatan SMU bisa dihitung dengan jari tangan. Paling banyak adalah warga yang pernah menikmati bangku sekolahan setidaknya belum sampai tamat SD dan SMP.
Long before entering the era of Reformation 1998, Jogjakarta berdasarkan data dari empirik yang saya catat, saya anggap memang unik. Di satu sisi, Jogjakarta is called a student city, tapi di sisi lain warga yang menikmati Jogjakarta is called a student city justru warga di luar Jogjakarta. Sementara warga Jogjakarta sendiri boro-boro mau berupaya memikirkan untuk bisa kuliah ke Perguruan Tinggi, bahkan untuk dapat menamatkan tingkat SMU saja harus mengalami kendala keterbatasan.
Apakah warga yang tidak dapat menuntaskan program pendidikan 12 tahun disebut sebagai warga miskin? Bagi saya sulit untuk dapat menyebut mereka sebagai warga miskin atau tidak, sebab realitasnya ada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi ternyata sanggup berjuang hingga sampai sarjana strata satu, sementara warga yang status ekonominya biasa-biasa saja hanya mampu menuntaskan pendidikannya hingga sampai SMP saja.
Kalau misal saja mereka dibantu secara financial dengan harapan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan, maka donasi tersebut justru untuk kepentingan capita to work for money ketimbang harus memikirkan the importance of the future of school education.
Kebutuhan finasial untuk kehidupan sekarang memang beraneka ragam, tidak hanya untuk kebutuhan financial sekolah. Kalau saja kebutuhan financial hanya terbatas pada education world, maka saya menjamin betapa semua orang Indonesia tanpa terkecuali akan dapat menyelesaikan pendidikan sekolah hingga sampai sarjana.
Tapi realitasnya kebutuhan financial tidak hanya terbatas pada financing of school education, melainkan masih banyak primary financial needs lainnya yang mendapat prioritas juga. Apa lagi times keep spinning, kebutuhan yang konon termasuk sebagai luxury and secondary financial needs, tapi sekarang sudah menjadi primary financial needs.
Sulit untuk menentukan determine the poor standard and not the poor sebab realitas yang terjadi betapa kondisi miskin itu bersifat temporer. Boleh jadi hari ini dia bisa memenuhi kebutuhan yang dikehendaki, tapi boleh jadi besok dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan yang dikehendakinya. Apalagi mereka yang mendapatkan financial hidup ditentukan dari pergulatan nasib akibat dari pekerjaan yang tidak tetap.
Boleh jadi selama satu bulan dia mendapat job berlipat-lipat sehingga omset laba bisa memenuhi segala kebutuhan. Tapi next timenya ternyata deserted from job. Begitulah standard bekerja ala gali lobang tutup lobang. Tegasnya, tidak ada permanent work yang digeluti, kecuali harus berpindah-pindah sesuai arah mata angin keberpihakan nasib (the fate of luck).
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan 14 kriteria standar miskin.
Pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 perorang.
Kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan.
Ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester.
Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
Kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
Keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
Ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
Kedelapan, hanya mengkonsumsi daging atau susu ayam dalam satu kali seminggu.
Kesembilan, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
Kesepuluh, hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
Kesebelas, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
Keduabelas, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2,buruh tani,buruh bangunan,buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,- perbulan.
Ketigabelas, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.
Keempatbelas, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
Selanjutnya ditegaskan jika dari 14 kriteria tersebut di atas ternyata minimal 9 kriteria telah terpenuhi, maka kriteria standard miskin akan terpenuhi. Kalau 9 dari 14 kriteria versi BPS dijadikan standard dari rumah tangga miskin, maka saya berkeyakinan betapa kita akan teramat sulit menemukan orang miskin di Indonesia kecuali di daerah-daerah pedalaman di Indonesia.
Padahal dalam realitasnya berlakunya SKTM dari dulu hingga sekarang ternyata tidak satu pun berstandard pada 9 dari 14 kriteria rumah tangga miskin yang ditentukan oleh BPS. Bahkan yang acap terjadi di lapangan betapa banyak orangtua terbukti tidak dapat membiayai sekolah anaknya tidak didasarkan pada standard 9 dari 14 kriteria miskin versi BPS.
Saya mencoba untuk mensurvey realitas kondisi dari 14 kriteria miskin versi BPS, ternyata tidak satu pun di kota dan desa yang bukan termasuk bagian pedalaman yang memiliki tempat tinggal dengan luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang. Anehnya mereka yang tinggal dengan luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang justru adalah kamar-kamar kost mahasiswa. Bahkan pada kriteria kedua versi BPS, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, justru di era sekarang sulit untuk ditemukan, kecuali di daerah-daerah pedalaman seperti di Kalimantan dan Papua.
Sering kali saya temukan kondisi ekonomi rumah tangga yang saya anggap sudah mampu ternyata kondisi dinding tempat tinggalnya masih menggunakan bambu atau tembok tanpa plester. Sebaliknya acap kutemukan rumah tangga yang tidak mampu meskipun pendidikan tertinggi suami istri sarjana atau pernah kuliah. Ironisnya lagi, mereka yang tidak tamat SD pun terbukti mampu mengatasi ekonomi rumah tangganya.
Konlusinya yang sampai sekarang masih terlintas di pikiran saya, betapa sulitnya menentukan standard miskin atau tidak miskin jika kita tidak pernah menyelami lebih jauh dengan melakukan pendekatan face to face atau perorangan yang nantinya akan kita nilai apakah termasuk sebagai orang miskin atau tidak. Apalagi menentukan miskin dan tidaknya berdasarkan survey sekilas, maka akan terjadi penilaian subyektif sesuai selera sekilas pandang mata melihat.
Orang dengan pekerjaan menjual belas kasihan sebagai peminta-minta alias pengemis ternyata kehidupan ekonominya diluar dugaan kita. Mereka para peminta-minta justru lebih mampu dari yang lebih mampu.
Menyerahkan penilaian standard miskin dan tidak miskin melalui perangkat kepengurusan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan pun ternyata juga ngeri-ngeri sedap. Betapa tidak ngeri-ngeri sedap jika kebetulan ada salah satu warga yang betul-betul tidak mampu tapi tidak disukai oleh pihak perangkat kepengurusan kampung, maka boleh jadi warga yang tidak mampu tersebut malah dikategorikan sebagai warga mampu sehingga tidak bisa mendapatkan SKTM, sebaliknya warga yang ekonominya boleh dikatakan mampu tapi oleh karena punya kedekatan dengan perangkat kepengurusan kampungnya justru malah dikategorikan sebagai warga yang tidak mampu yang ujung-ujungnya bisa mendapatkan SKTM. Wallahu a'lam Bish-shawabi.
Selanjutnya ditegaskan jika dari 14 kriteria tersebut di atas ternyata minimal 9 kriteria telah terpenuhi, maka kriteria standard miskin akan terpenuhi. Kalau 9 dari 14 kriteria versi BPS dijadikan standard dari rumah tangga miskin, maka saya berkeyakinan betapa kita akan teramat sulit menemukan orang miskin di Indonesia kecuali di daerah-daerah pedalaman di Indonesia.
Padahal dalam realitasnya berlakunya SKTM dari dulu hingga sekarang ternyata tidak satu pun berstandard pada 9 dari 14 kriteria rumah tangga miskin yang ditentukan oleh BPS. Bahkan yang acap terjadi di lapangan betapa banyak orangtua terbukti tidak dapat membiayai sekolah anaknya tidak didasarkan pada standard 9 dari 14 kriteria miskin versi BPS.
Saya mencoba untuk mensurvey realitas kondisi dari 14 kriteria miskin versi BPS, ternyata tidak satu pun di kota dan desa yang bukan termasuk bagian pedalaman yang memiliki tempat tinggal dengan luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang. Anehnya mereka yang tinggal dengan luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang justru adalah kamar-kamar kost mahasiswa. Bahkan pada kriteria kedua versi BPS, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, justru di era sekarang sulit untuk ditemukan, kecuali di daerah-daerah pedalaman seperti di Kalimantan dan Papua.
Sering kali saya temukan kondisi ekonomi rumah tangga yang saya anggap sudah mampu ternyata kondisi dinding tempat tinggalnya masih menggunakan bambu atau tembok tanpa plester. Sebaliknya acap kutemukan rumah tangga yang tidak mampu meskipun pendidikan tertinggi suami istri sarjana atau pernah kuliah. Ironisnya lagi, mereka yang tidak tamat SD pun terbukti mampu mengatasi ekonomi rumah tangganya.
Konlusinya yang sampai sekarang masih terlintas di pikiran saya, betapa sulitnya menentukan standard miskin atau tidak miskin jika kita tidak pernah menyelami lebih jauh dengan melakukan pendekatan face to face atau perorangan yang nantinya akan kita nilai apakah termasuk sebagai orang miskin atau tidak. Apalagi menentukan miskin dan tidaknya berdasarkan survey sekilas, maka akan terjadi penilaian subyektif sesuai selera sekilas pandang mata melihat.
Orang dengan pekerjaan menjual belas kasihan sebagai peminta-minta alias pengemis ternyata kehidupan ekonominya diluar dugaan kita. Mereka para peminta-minta justru lebih mampu dari yang lebih mampu.
Menyerahkan penilaian standard miskin dan tidak miskin melalui perangkat kepengurusan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan pun ternyata juga ngeri-ngeri sedap. Betapa tidak ngeri-ngeri sedap jika kebetulan ada salah satu warga yang betul-betul tidak mampu tapi tidak disukai oleh pihak perangkat kepengurusan kampung, maka boleh jadi warga yang tidak mampu tersebut malah dikategorikan sebagai warga mampu sehingga tidak bisa mendapatkan SKTM, sebaliknya warga yang ekonominya boleh dikatakan mampu tapi oleh karena punya kedekatan dengan perangkat kepengurusan kampungnya justru malah dikategorikan sebagai warga yang tidak mampu yang ujung-ujungnya bisa mendapatkan SKTM. Wallahu a'lam Bish-shawabi.
