Loading...

Meneladani Methode Aksi BEM Unair dan Gejayan Memanggil yang Super Damai


Tidak semua aksi protes mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang marak terjadi belakangan ini berakhir ricuh dan rusuh sebab masih ada methode aksi perjuangan yang mereka pakai dalam menyampaikan hak pendapat di muka umum telah dilakukan secara etis dengan menjunjung tinggi semangat anti kekerasan (non-violence) yang notabene telah mengingatkan kepada publik pentingnya perjuangan ala Ahimsa dari konsep pikiran Mahatma Gandhi.

Jika Irfan Bisa Bebas, Mengapa ZA Tidak?


Tulisan saya berjudul: Bebaskan Irfan.Mau Tunggu Apa Lagi? yang saya tulis di blog saya pada 31 Mei 2018 adalah kekawatiran saya kepada penegakan hukum di Indonesia perihal betapa di satu sisi kita dihadapkan pada keresahan semakin banyaknya keberadaan para begal di jalan yang dengan sesuka hati merampas barang hak milik orang lain dengan jalan ancaman kekerasan, tapi pada sisi lain betapa ketika kita sebagai korban dalam kondisi terdesak atau overmacht atau force majeure mau tidak mau melakukan perlawanan membela diri terhadap para begal yang pada akhirnya kondisinya berbalik arah, Tuhan telah menolong kita sebagai korban mampu mengalahkan para begal, tapi yang terjadi sikap perlawanan overmacht kita sebagai korban yang membela diri justru oleh polisi dianggap sebagai kejahatan melawan hukum.

Kegaduhan Di Seputar Polemik Kenaikan Iuran BPJS, Kenaikan Tarif CHT dan Revisi UU KPK, Jokowi Berpihak Di Mana?


Ketika kegaduhan di seputar polemik antara KPAI versus PB Djarum tiada ujung penyelesaian hingga telah mengkawatirkan masa depan para atlit olah raga bulutangkis pada piala kejuaraan di kancah internasional, saya sudah menduga sebelumnya, jika tidak melibatkan Istana untuk menyelesaikan perseteruan kedua belah pihak, maka jangan harap polemik antara KPAI versus PB Djarum dapat berakhir dengan damai. Perihal ontran-ontran KPAI versus PB Djarum sudah saya tulis di blog saya. Klik di sini untuk membacanya kembali.

Membedah Logika Keblinger KPAI Perihal Bahaya Laten Rokok


Ketika saya mendengar Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum membatalkan audisi mencari bakat olahraga bulutangkis kepada para anak bangsa sendiri akibat dari imbas keputusan keblinger dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menganggap PB Djarum sebagai sponsor penyelenggara audisi telah melakukan eksploitasi terselubung terhadap anak-anak, maka saya menjadi bertanya apa yang menjadi alasan krusial KPAI memberikan statement putusan kepada PB Djarum?

Bukankah sudah bukan menjadi rahasia umum selama 45 tahun PB Djarum sebagai sponsor tunggal turut mengembangkan bakat olahraga bulutangkis agar para anak bangsa sendiri dapat serta-merta bersaing dalam merebutkan piala kejuaraan bulutangkis di dalam negeri maupun dunia? Sejak berdirinya PB Djarum pada tahun 1974 belum pernah  turut  mengembangkan bakat kepada para anak bangsa sendiri agar gemar merokok, kecuali hanya mengembangkan bakat olahraga bulutangkis.

Jika alasan stigma nama Djarum sebagai nama merk industri rokok yang dijadikan refrensi KPAI menjatuhkan putusan kepada PB Djarum, maka saya menjadi teringat pada pesan dari William Shakespeare:"What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet." (Apalah arti sebuah nama? Andaikata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi).

Jika mengikuti alur logika keblinger dari KPAI perihal nama Djarum yang dianggap sebagai persoalan, maka sama saja KPAI menolak pemberian sedekah kepada anak-anak miskin terlantar jika latar belakang yang memberikan sedekah tidak sepaham dengan paham KPAI. Dengan kata lain makna dari logika keblinger KPAI ini tiada lain jangan melihat apa yang menjadi maksud baik dari pemberi sedekah kepada anak-anak miskin terlantar tapi lihatlah siapakah yang memberikan sedekah kepada anak-anak miskin terlantar? Apakah sudah sepaham dengan latar belakang KPAI?

Betapa PB Djarum selama lahirnya hingga sekarang sungguh-sungguh teramat sangat-sangat berjasa kepada Bangsa dan Negara Indonesia tapi jasa-jasanya telah ditampikkan begitu saja akibat cara pandang keblinger dari para petinggi KPAI ini. Bayangkan tidak hanya seumur hidup sebagai sponsor tunggal nama Djarum membesarkan para anak bangsa sendiri agar turut bersaing merebutkan piala kejuaraan bulutangkis di dalam negeri dan dunia, tetapi lebih dari itu nama Djarum telah memberikan sumbangan terbesarnya menyerap ribuan tenaga kerja dari anak-anak bangsa sendiri dan membayar pajak terbesar kepada Negara.

Tanpa PB Djarum tidak akan lahir para legendaris pemain bulutangkis dunia dari para anak bangsa sendiri seperti Liem Swie King, Haryanto Arbi, Alan Budikusuma dan lain sebagainya atas nama Negara Indonesia yang telah membawa pulang piala kejuaraan bulutangkis dunia seperti Thomas Cup, Uber Cup, All England Cup dan Olimpiade Cup. Tapi apalah artinya perjuangan besar dari PB Djarum ini kalau realitasnya justru sekarang telah diputar balikkan atau dinilai lain  oleh KPAI yang menganggap Djarum sebagai bahaya laten merokok telah mengeksploitasi secara terselubung para anak bangsa sendiri. Padahal selama 45 tahun PB Djarum berkiprah dalam audisi pengembangan bakat olahraga bulutangkis, ternyata selama 45 tahun tidak ada anak-anak yang dieksploitasi atau berkiprah dalam bakat merokok.

Lagi-lagi daun tembakau ciptaan Allah SWT yang selalu dikambinghitamkan dalam setiap kesehatan manusia mulai terancam sejak brand dagang farmasi dilibatkan dalam memonopoli ukuran kualitas kesehatan manusia.  Padahal kehidupan budi daya daun tembakau sebagai rokok sudah terjadi ratusan tahun yang lalu yang banyak melibatkan para tokoh besar kelas dunia yang bergelar sebagai filsuf, negarawan, agamawan, budayawan dan ilmuwan yang serta-merta turut menikmati sajian dari nikmatnya daun tembakau sebagai rokok. Kalau kemudian brand dagang farmasi menilai bahwa perilaku rokok yang terbuat dari bahan daun tembakau mendapat stigma sebagai perilaku yang jahat maka betapa jahatnya para filsuf,  negarawan, agamawan, budayawan dan ilmuwan kelas dunia yang ternyata dalam kehidupan mereka tidak terlepas dari perilaku kehidupan merokok.

Betapa saya tidak habis pikir, brand dagang rokok, sebut saja Djarum, yang dianggap sebagai penyumbang terbesar bahaya laten rokok, tetapi dalam realitasnya justru memiliki kepedulian yang besar membawa nama harum Bangsa dan Negara Indonesia terhadap piala kejuaraan olahraga bulutangkis. Sementara brand dagang farmasi yang selalu berkoar-koar di garda depan tentang bahaya laten rokok justru tidak pernah memberikan kepedulian apa-apa di dunia olahraga.

Saya sudah membedah panjang lebar tulisan saya dalam dua serial melalui blog saya perihal pembohongan publik yang selalu dikampanyekan oleh para aktivis penyambung lidah industri farmasi di seputar pengkambinghitaman rokok.  Klik di sini dan di sini untuk membaca tulisan saya kembali.Saya serahkan publik yang menilainya secara netral perihal kedua tulisan saya. Dalam kajian tulisan saya bukan untuk membela perilaku merokok. Saya hanya mengajak agar kita konsisten bertindak netral adil proporsional dalam menilai kajian diskursus di seputar daun tembakau ciptaan Allah SWT ini yang notabene sudah berabad-abad telah dikonsumsi oleh manusia di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali dengan latar belakang kasta, suku, agama, warna kulit dan antar golongan yang berbeda-beda.

Bahkan lahirnya para tokoh besar dan ternama dari mulai para filsuf, negarawan, intelektual, ilmuwan, agamawan atau rohaniwan termasuk ulama dalam kehidupannya dari masa kanak-kanak sampai dewasanya pernah mengkonsumi daun tembakau sebagai bahan dasar rokok. Lantas mengapa bahaya laten rokok baru dikampanyekan sekarang? Mengapa tidak dibarengi juga dengan bahaya laten handphone yang racun radiasinya juga tidak kalah dasyat dengan racun nikotin? Sesaknya polusi asap bermotor yang mengandung zat karsinogenik juga menjadi penyebab infeksi saluran pernafasan akut hingga kanker paru-paru, mengapa tidak disertakan dalam kampanye bahaya laten kendaraan bermotor?

KPAI sepantasnya tidak perlu turut mengurusi bidang persoalan yang bukan menjadi bahasan dan kajian utamanya. Biarlah Departemen Kesehatan yang berkompeten mengurusi bidang persoalan yang menyangkut kesehatan manusia termasuk anak-anak. KPAI cukup mengurusi bidang perlindungan moralitas anak yang menjadi tugas komitmen utamanya yaitu menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia dari ancaman bahaya laten radikalisme yang belakangan ini mulai menggerus nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa yang majemuk.

Akhirulkalamsejak awal berdirinya hingga sampai sekarang lembaga Negara bernama KPAI ini tidak ada manfaatnya apa-apa kecuali hanya menghambur-hamburkan anggaran keuangan Negara.  KPAI tidak memiliki power hukum dalam soal penyidikan sampai penahanan. Semua kewenangan dikembalikan kepada Polri sebagai penyidik tunggal. Kehadiran KPAI sangat berbeda dengan KPK yang keberadaannya sangat jelas kontribusinya dalam penegakan hukum peberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sudah saatnya Negara harus melek untuk segera membubarkan KPAI. Mendingan anggaran keuangan Negara untuk KPAI dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, misalnya untuk nomboki anggaran BPJS Kesehatan yang mengalami defisit.   Wallahu A'lam Bishawab.

karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timbel, dan sulfur dioksida

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Seribu Racun di Asap Kendaraan", https://sains.kompas.com/read/2009/12/07/07514859/ada.seribu.racun.di.asap.kendaraan.
karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timbel, dan sulfur dioksida

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Seribu Racun di Asap Kendaraan", https://sains.kompas.com/read/2009/12/07/07514859/ada.seribu.racun.di.asap.kendaraan.
Salam,
Joe Hoo Gi

Trikora Jilid Dua: Menolak Men-Timor Leste-kan Papua



Harus dibedakan mana yang Papua pro NKRI dan Papua anti NKRI. Keduanya dari outer skin perspective sulit untuk dibedakan karena memang sama-sama satu rumpun melanesia. Sejak  Perjanjian New York 1962 sampai dengan sekarang bangsa Papua terbelah menjadi two opposing shafts, yaitu bangsa Papua yang terintegrasi sebagai Bangsa Indonesia sesuai kesepakatan  Perjanjian New York 1962 dan ada bangsa Papua yang menolak Perjanjian New York 1962 yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).  

Asas Keadilan Dalam Penanganan Perkara UAS, Ariel-Luna dan Vina Garut


Kalau saja video mesum Vina Garut tidak bocor ke ranah publik, maka dapat dipastikan skandal lendir Vina Garut tidak akan mungkin dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedemikian pula dengan perkara sebelumnya, seperti kasus video mesum yang melibatkan Ariel-Luna pada tahun 2010.

Bukan perbuatan privasi an sich Ariel-Luna dan Vina Garut yang dijerat pasal Pornografi, melainkan kondisi dari perbuatan privasinya telah berubah dari konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik itu lah yang menjadi akar penyebab timbulnya perkara hukum.

Lantas apa kaitan video cabul Ariel-Luna dan Vina Garut dengan video pernyataan Ustad Abdul Somad (UAS) yang menjawab salah satu pertanyaan dari jamaahnya perihal bagaimana menurut dalil Islam dalam memandang patung salibnya agama Nasrani?

Kalau saja pernyataan kontroversial UAS yang didokumentasikan melalui video tidak sampai bocor dan tetap aman menjadi konsumsi pribadi, maka kondisi substansi hukumnya akan berbeda dengan perkara hukum yang menimpa Ariel-Luna dan Vina Garut. Tapi karena dokumentasi video pernyataan UAS yang memuat ujaran penistaan agama bocor ke ranah publik, maka kondisi substansi hukumnya akan menjadi sama dengan  perkara hukum yang menimpa Ariel-Luna dan Vina Garut.

Perbedaannya, kalau perbuatan dari pernyataan UAS masuk dalam perkara penistaan agama, sedangkan perbuatan  Ariel-Luna dan Vina Garut masuk dalam perkara pornografi. Persamaannya, UAS maupun Ariel-Luna dan Vina Garut, perbuatannya sama-sama dilakukan di forum internal tertutup, bukan di ranah publik dan didokumentasikan melalui video untuk konsumsi pribadi atau kalangan sendiri.

Kalau mengikuti logika yang beredar menyangkut perihal pernyataan UAS yang dianggap telah melakukan penistaan agama tidak dapat dijerat oleh hukum karena pernyataannya dilakukan di forum internal tertutup dan bukan di forum terbuka seperti stadion atau televisi, maka berarti logikanya bisa dipakai pada kasus hukum yang menimpa Ariel-Luna dan Vina Garut.

Kalau kemudian video  pernyataan UAS tidak dapat diperkarakan secara hukum karena penistaannya dilakukan di forum internal tertutup dan bukan di ranah terbuka, maka kasus hukum yang menjerat  Ariel-Luna dan Vina Garut pun juga tidak dapat diproses secara hukum karena juga dilakukan di ruang internal tertutup dan dikonsumsi untuk kalangan sendiri.

Kalau realitas yang terjadi adalah Ariel-Luna dan Vina Garut yang sudah diproses secara hukum, maka demi azas keadilan kasus hukum yang menimpa Vina Garut dan Ariel-Luna seharusnya dinyatakan bebas demi hukum.

Akhirulkalam, apalah artinya hukum dalam asas keadilan kalau dalam realitas yang terjadi kasus hukum yang menjerat Ariel-Luna dan Vina Garut meskipun sudah meminta maaf tetap saja diproses secara hukum, sebaliknya kasus hukum yang menimpa UAS justru malah menolak meminta maaf dan hukum pun sampai hari ini tidak pernah memprosesnya. Wallahu A'lam Bishawab.

Salam,
Joe Hoo Gi

Mengenang Kembali Kawan-Kawanku Di Ujung Paling Timur Indonesia



Saya mencoba membuka buku catatan harian saya kembali. Ketika saya masih menimba ilmu sebagai mahasiswa in de kost di Jogjakarta, saya banyak bergaul dengan kawan-kawan lintas etnik, termasuk menjalin pertemanan dengan kawan-kawan yang berasal dari Papua (waktu itu penyebutan katanya bukan Papua, melainkan Irian). Tiada perbedaan jarak dalam sistem pertemanan kami kecuali hanya persamaan sebagai saudara dari anak-anak bangsa sendiri.

Jangan Subversibkan Kata-Kata Sebagai Makar



Begitu mudahnya kita melakukan pass judgment on terhadap hak kebebasan kata-kata kepada sesama anak bangsa sendiri  dengan dakwaan makar. Bukan karena mereka yang dimakarkan terbukti sebagai milisi bersenjata yang akan menggulingkan pemerintah, melainkan mereka yang dimakarkan karena persoalan perbedaan selera memainkan hak kebebasan kata-kata saja.

Dampak PLTU Batubara dan Keterlibatan Elite Politik



Siapa saja para elite politik yang terlibat dalam persoalan krusial dari dampak PLTU Batubara hingga kekuatan Negara pun hanya bisa mendiamkan dalam pembiaran?

Pasca 17 April 2019: Semoga Badai Cepat Berlalu



Akibat jelang pilpres 2019, hubungan silahturahim menjadi terganggu. Pergaulan hidup antar anak bangsa mendadak kehilangan selera kemesraan.

Memahami Golput Dalam Kehidupan Sehari-Hari



Betapa dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari atau tidak setiap manusia di mana saja dan kapan saja pasti tidak terlepas dari sikap pilihan Golput. Ironinya, tanpa disadari sebagian dari anak bangsa sendiri sering mendapatkan sikap ambivalen pada diri manusia ketika sudah berhadapan dengan Golput. Apa lagi jika Golput yang berada dalam ranah politik acapkali sering dijadikan sasaran penolakan oleh sebagian orang yang tidak diuntungkan dengan Golput. Padahal mereka menolak Golput tanpa disadari pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak pernah terlepas dari sikap pilihan Golput. 

Sejarah Pionir Di Stadion Utama Gelora Bung Karno 7 April 2019



Terlepas siapa paslonnya dan apa visi misinya. Tapi yang jelas dalam sepanjang sejarah perkampanyean di Indonesia hanya baru kali ini sejarah pionir menorehkan tinta catatannya kampanye pilpres 2019 pada paslon tertentu telah melibatkan massa akbar signifikan tumpah ruah meluber di tiap jengkal ruang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada tanggal 7 April 2019 tanpa harus mengandalkan dana APBN, APBD dan BUMN.

Beruntungnya Saya Tidak Di-Robet-kan Ketika Negara Masih Berdoktrin Dwi Fungsi ABRI



Saya masih teringat ketika saya masih menjadi aktivis mahasiswa pada sekitar tahun 1990-an pada setiap ada aksi-aksi mahasiswa turun ke jalan selalu saja saya dan kawan-kawan aktivis lainnya tidak pernah lupa untuk menyanyikan lagu mars ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang sudah kami plesetkan sebagai wujud perlawanan kami sebagai anak bangsa yang menolak kebijakan-kebijakan Rezim Militer Soeharto yang menindas hak-hak kebebasan ekspresi kaum sipil di Indonesia.           

Kalau Memang Kita Bukan Golput


Kalau memang kita bukan Golput, maka kita dihadapkan oleh dua kandidat pemimpin yang memang harus kita pilih. Pilihlah sesuai kehendak keyakinan hatimu. Ada nomor satu Jokowi-Amin dan ada nomor dua Prabowo-Sandi yang dapat kita pilih.

Sekali Lagi Memahami Intonasi Jiwa Keperangaian Seorang Ahok



Jika kita mau memahami seorang anak bangsa sendiri bernama Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok  dalam karakteristiknya sebagai manusia yang intonasi jiwa keperangaiannya sangat keras tanpa  tedeng aling-aling, non kompromis dan menganggap semua dihadapannya harus tunduk dan takluk pada intonasi jiwa keperangaiannya, maka segalanya akan clear dalam memahami setiap kasus yang berkaitan dengan Ahok.


 

Ketik dan Tekan Enter