Media berbasis situs weblog dengan tagar Indonesia Raya berjuang mengeksplorasi sejarah peradaban politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi.



Natal Di Tengah Multikultural Bangsa



Belum lama ini masih di bulan Desember 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ummat muslim mengucapkan Selamat Hari Natal kepada ummat Nasrani telah menjadi pelengkap corat-marutnya ukhuwah insaniyah dan wathaniyah di negeri yang multikultural ini yang sebelumnya di tahun 2016 MUI Pusat juga pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ummat muslim mengenakan atribut Natal.

Kalau hanya sekedar sebatas selesai pada fatwa an-sich tanpa disertai tindakan, maka boleh jadi tidak akan menjadi persoalan pada rapuhnya ukhuwah insaniyah dan wathaniyah, tapi kalau kemudian fatwanya sudah dibawa sampai ke ranah tindakan yang saling mencurigai hingga sampai kepada kebencian, maka disinilah persoalan pelik biang kegaduhannya.

Bila kegaduhan ini terus saja dalam pembiaran dan Negara tidak segera sigap mengambil sikapnya, maka dikawatirkan dapat mengancam toleransi umat beragama yang berujung kepada keretakan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia yang multikultural.

Aksi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam melakukan pengawalan fatwa MUI selalu berdalih jika aksi sweepingnya hanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam saja yang kebetulan memakai atribut Natal. 

Dalih "hanya melakukan sweeping untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam" kalau diterapkan di lapangan, maka akan mengusik hak privacy warga negara. Bagaimana tahu seseorang itu muslim atau non muslim? Apakah setiap orang harus dirazia satu persatu identitas KTP nya untuk mengetahui seseorang muslim atau non muslim? Apa sanksi hukum yang akan diberikan jika diketahui seseorang beragama Islam tapi mengenakan atribut Natal ? 

Padahal yang namanya sanksi dalam fatwa haram oleh MUI hanya berujung pada sanksi dosa an-sich. Sanksinya tidak bisa dibawa ke ranah hukum positip. Di sinilah letak hakiki persoalannya, mengapa aksi sweeping oleh ormas mendapat penolakan di mana-mana, termasuk institusi Polri yang begitu tegas melakukan penolakan dan akan menindak secara hukum terhadap ormas yang telah melakukan aksi sweeping. 

Betapa segala kegaduhan yang melibatkan kemarahan dari sebagian umat Islam di Indonesia selalu dilatarbelakangi oleh diterbitkannya fatwa MUI. Meskipun MUI tidak pernah menghendaki aksi kegaduhan dari sebagian umat Islam setelah dikeluarkannya fatwa tapi kenyataannya kondisi dari aksi kegaduhan umat Islam selalu dilandasi semangat untuk mengawal fatwa MUI. 

Kalau kondisi realnya fatwa selalu berakhir kepada kegaduhan antar anak bangsa, maka seharusnya MUI bisa belajar secara empirik betapa pada setiap dikeluarkannya fatwa ke ranah publik selalu saja berdampak pada kemudaratan yang bisa mengancam kerukunan semangat kebangsaan antar umat beragama di Indonesia yang multikultural. 

MUI dibentuk rezim Orde Baru pada 26 Juli 1975 dimaksudkan untuk membantu Negara untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa guna menyukseskan pembangunan nasional. Tapi ironinya sejak pasca reformasi pasca 1998, MUI dalam setiap mengeluarkan fatwanya selalu kehilangan ruh kontrol dari tujuan awal dibentuknya MUI. 

Setiapkali MUI mengeluarkan fatwa selalu berakhir kepada kegaduhan yang lebih mudarat dan berujung meresahkan kerukunan antar umat beragama dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang multikultural. Seharusnya MUI sadar bahwa meskipun umat Islam merupakan penganut mayoritas di negeri ini, tapi Negeri ini tidak dibangun berdasarkan syariat Islam, melainkan Pancasila yang dapat menganyomi seluruh anak bangsa Indonesia yang multikultural.

Studi kasus tampaknya perlu dilakukan oleh segenab pengurus MUI, betapa di negera-negara Islam kecuali Brunei Darussalam, Somalia dan Tajkistan, ucapan Selamat Natal dan kehadiran atribut Natal secara publik tetap diperkenankan tumbuh di tengah keyakinan masyarakat yang mayoritas muslim. Ironis jika di negera-negara Islam yang notabene memakai Syariat Islam justru toleransi antar umat beragama dapat terjaga.

Masih terbayang ketika MUI dengan sangat tergesa-gesanya menjatuhkan fatwanya tanpa melalui proses tabayun dan tanpa memikirkan imbas kegaduhan yang bakal ditimbulkan setelah fatwanya dipublikasikan ke ranah umat kepada salah satu pejabat negara yang kebetulan non muslim yang serta merta menjustis telah melakukan penistaan terhadap Surah al-Maidah 51.

Idealnya segenab pengurus MUI jika tidak ingin disebut telat sudah saatnya mau terbuka melakukan ekstropeksi sebagai studi kasus kepada realitas yang terjadi betapa di negara-negara Islam saja yang menempatkan syariat Islam sebagai hukum positip Negara tetap menjaga ekstra keras ukhuwah kebersamaan pada setiap perbedaan di luar Islam.

Mesir sebagai Negara Islam tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Boutros-Boutros Ghali yang beragama Nasrani sebagai Menteri Luar Negeri selama 14 tahun. Pakistan sebagai Negara Islam juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Kamran Michael yang beragama Nasrani sebagai Menteri Perhubungan (2013-2016). Lebanon sebagai Negara Islam sudah dua kali memiliki Presiden yang menganut Agama Nasrani, seperti Michel Sulaiman sebagai Presiden yang menjabat selama periode 2008-2014 dan Michel Aoun sebagai Presiden yang menjabat di periode sekarang. Turki satu-satunya Negara Islam di benua Eropa juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan yang dianut Februniye Akyol yang beragama Nasrani sebagai wakil walikota di kota Mardin. Palestina sebagai Negara Islam juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Janet Mikhail yang beragama Nasrani sebagai walikota di kota Ramallah. Senegal sebagai Negara Islam di benua Afrika juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Leopold Sedar Senghor yang beragama Nasrani sebagai Presiden yang menjabat selama 20 tahun (1960-1980).

Lantas mengapa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural, menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan notabene bukan Negara Islam justru malah mempergaduhkan anak bangsanya sendiri yang ingin mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya gara-gara keyakinan yang dianutnya non muslim?

Akhirulkalam, kita lupakan sejenak fatwa MUI perihal mengharamkan ummat muslim untuk menggunakan atribut Natal dan mengucapkan Selamat Hari Natal. Sekarang kembali kepada akal sehat kita sebagai anak bangsa yang dibesarkan di negeri yang multikultural ini. Saya menjadi teringat kepada mendiang Ahmad Wahib (1942-1973) dalam pesannya yang tertulis di catatan hariannya tertanggal 25 Desember 1972: Hari ini adalah hari Natal. Kepada saudara-saudaraku beragama Kristen ingin kusampaikan rasa ikut berbahagia dan simpatiku pada kesungguhan mereka menerima pesan Natal. Banyak kawan-kawan di kalangan Kristen dan Katolik yang tidak sempat kukirimi surat ucapan selamat. Surat itu bukan formalitas. Dia punya arti bagi persahabatan dan pembinaan saling menghargai.


Baca Juga :



Load Comments

0 komentar:

Post a Comment

Joe Hoo Gi

 

Ketik dan Tekan Enter