Memahami Polemik Ijazah Jokowi Secara Komprehensif
Memberangus Judol Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
JOEHOOGI.COM - Judi online (judol) tidak ubahnya seperti situs pornografi sampai kapanpun judol sulit untuk diberangus selama ada jaringan akses internet. Di semua negara di dunia kecuali Korea Utara, judol tidak bisa diberantas. Judol bagaikan semak belukar, mau dipangkas habis tetap saja di kemudian waktu akan tumbuh kembali.
Gunawan dan Toed TikTokers Sadbor86 Akhirnya Dibebaskan
JOEHOOGI.COM - Setelah mendapat desakan protes dari para warganet, terlebih lagi protes dari berbagai pihak elit politik, akhirnya Gunawan dan Ahmad Supendi alias Toed pemilik akun @Sadbor86 dibebaskan oleh Polres Sukabumi.
TikTokers Sadbor86 dari Kacamata Kuda Kapolres Sukabumi
JOEHOOGI.COM - Pemberantasan judi online (judol) berimbas pada host Tiktokers bernama Gunawan dan Ahmad Supendi alias Toed asal kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pemilik akun di platform Tiktok dengan username @Sadbor86.
Kriminalisasi Hasto Kristiyanto
JOEHOOGI.COM - Perburuan terhadap sosok-sosok yang kritis di negeri ini kepada penguasa semakin gencar dilakukan. Korbannya kali ini bukan akademisi melainkan politisi handal sekaligus Sekjen PDI-P yang notabene partainya memenangkan Pileg selama tiga periode berturut-turut.
Bukan Film Porno di Rumah Produksi Film Dewasa Jakarta Selatan
Semua film yang dihasilkan oleh Rumah Produksi Film Dewasa diJakarta Selatan lewat websitenya ternyata tidak satu pun ditemukan film yang dikategorikan porno kecuali sajian film dewasa tapi bukan kategori pornografi.
JOEHOOGI.COM - Ketika membaca berita di berbagai media jurnal online perihal penggebrekan yang dilakukan oleh Polisi Metro Jaya di Rumah Produksi Film Dewasa yang ada di tiga lokasi di Jakarta Selatan, maka yang terlintas dalam pikiran saya tiada lain Rumah Produksi Film Dewasa di Jakarta Selatan itu telah memproduksi film-film porno yang menurut hukum di Indonesia merupakan tindakan pidana.
Efektivitas RUU Perampasan Aset dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Korupsi
Di satu sisi Pemerintah sudah memiliki komitmen kesiapannya, tapi di sisi lain DPR tidak memiliki komitmen kesiapan dengan masih berkutat pada proses perdebatan yang panjang kapan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat disahkan menjadi Undang-Undang.
JOEHOOGI.COM - Kejahatan korupsi secara sistemik yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak orde Soekarno dan secara signifikan terus mengalami gradasi dan metafora yang tidak hanya sebagai problema hukum an sich tetapi sudah menjadi pola perilaku yang membudaya atau kebiasaan dari para pegawai dan pejabat Negara yang sudah berurat berakar dari 32 tahun orde Soeharto sampai 25 tahun orde Reformasi.
Bongkar dan Audit Satgassus Merah Putih Polri
Agar krisis kepercayaan masyarakat Indonesia kepada institusi Polri dapat segera pulih maka segera Pemerintah mengambil sikap upaya penyelamatan kepada institusi Polri melalui transormasi dan reformasi total di sekujur tubuh institusi Polri
JOEHOOGI.COM - Tampaknya wajah institusi Polri telah membuat wajah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Persoalan Ferdy Sambo yang sampai hari ini masih membawa kerumitan dan problema krusial pada hukum di Indonesia.
Lebay Mempornografikan Bikini Dinar Candy Sebagai Delik
Dinar Candy hanya mengenakan bikini di depan umum sehingga cara aksinya pun tidak bisa disamakan dengan Sri Reddy aktris India yang nekat melakukan aksi protesnya seorang diri dengan melepaskan seluruh pakaiannya hingga sampai topless di depan publik
JOEHOOGI.COM - Jakarta bukan Bali. Tapi Jakarta dan Bali adalah Indonesia. Di Jakarta, Dinar Candy aksi protes pakai bikini ditangkap polisi karena dianggap melakukan pasal delik pornografi. Sementara di Bali pakai bikini di depan publik adalah pemandangan sehari-hari yang acap bisa kita temukan kapan saja.
Pesan kepada Jokowiophobia Sampaikan Kritik dan Fakta Bukan Fitnah dan Delusi
Kasus hukum pidana terbesar dari kebebasan berpendapat yang dipublikasikan melalui lisan dan tulisan adalah konten informasi sampah bernarasi provokasi yang dicapai dari dalil memfitnah tanpa merujuk kepada akurasi data dan faktaJOEHOOGI.COM - Kebebasan berpendapat (freedom of speech) yang dipublikasikan melalui lisan dan tulisan yang terjadi khususnya pada kepemimpinan Presiden Joko widodo sudah saatnya dibutuhkan afirmasi deskripsi rasional tentang maksud dari kepatutan kebebasan berpendapat sehingga tidak bertabrakan dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi.
Kontroversial HRS dalam Perspektif Dialektika Positivisme Hukum
Dalam logika konsep Negara Hukum, The Rule of Law tidak mengenal adanya istilah kriminalisasi ulama, melainkan hanya mengenal equality before the law sebagai supremacy of lawJOEHOOGI.COM - Dari awal sebelum kepergian ke Mekkah, Arab Saudi selama tiga tahun sampai di dalam pengasingannya hingga kepulangannya sampai hari ini betapa sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) adalah sosok kontroversial dalam perspektif dialektika positivisme hukum di Indonesia.
Bacalah Dulu Undang-Undang Cipta Kerja, Setelah itu Barulah Bersikap
Undang-Undangnya saja belum pernah dijamah dan dibaca, lantas bagaimana Anda bisa tergesa-gesa menjustifikasi kalau substansi yang ada pada setiap pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja menguntungkan pihak investor dan sangat merugikan kepentingan para buruh?JOEHOOGI.COM - Banyak kawan bertanya kepada saya, apa pendapatmu dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Saya menjawab, maaf saya tidak bisa berpendapat sebab saya memang belum membaca keseluruhan dari substansi yang ada pada setiap pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini.
Mengkritisi RUU HIP Secara Komprehensif
Mengapa Bung Karno meletakkan konsep Ketuhanan pada urutan terbawah? Sebab terbawah dimaksudkan sebagai fundamental atau dasar atau dapat diartikan sebagai akar. Tegasnya konsep Ketuhanan menjadi dasar yang paling fundamental bagi terwujudnya nilai-nilai yang dikandung dalam PancasilaJOEHOOGI.COM - Awalnya ketika digulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR adalah inisator dari DPR sendiri dan bukan dari Pemerintah. Namanya saja usulan RUU yang tentunya harus mendapat persetujuan di semua fraksi yang terdiri dari para anggota Dewan di rapat paripurna.
Jika Irfan Bisa Bebas, Mengapa ZA Tidak?
Polisi menganggap sifat heroik perlawanan overmacht ZA yang membela diri mampu merobohkan para begal adalah tindakan kejahatan melawan hukum yang terancam pasal 351 KUHP tentang PenganiayaanJOEHOOGI.COM - Bebaskan Irfan.Mau Tunggu Apa Lagi? Itulah judul tulisan saya pada 31 Mei 2018 perihal kekawatiran saya kepada penegakan hukum di Indonesia.
Asas Keadilan dalam Penanganan Perkara UAS, Ariel-Luna dan Vina Garut
Kalau video UAS bukan delik hukum karena dilakukan di forum internal tertutup, maka kasus hukum yang menjerat Ariel-Luna dan Vina Garut juga tidak dapat diproses hukum karena juga dilakukan di ruang internal tertutupJOEHOOGI.COM - Kalau saja video mesum Vina Garut tidak bocor ke ranah publik, maka dapat dipastikan skandal lendir Vina Garut tidak akan mungkin dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedemikian pula dengan perkara sebelumnya, seperti kasus video mesum yang melibatkan Ariel-Luna pada tahun 2010.
Hanya Melalui Perppu, Koruptor Dapat Dihukum Mati
Kalau perilaku korupsi sudah menyangkut pada korupsi berjamaah, maka akan menjadi blunder dalam pemeberantasannya sebab sudah menjadi mata rantai lingkaran setan yang sudah sangat-sangat mustahil untuk dilakukan pemberantasannyaJOEHOOGI.COM - Di Indonesia sejak sistem Negara ada di tangan Rezim Orde Baru hingga sampai kepada peralihan sistem Reformasi, perilaku Korupsi sudah berurat berakar mendarah daging pada setiap regenerasi kehidupan elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya dimonopoli oleh para aparatur yang bekerja pada institusi Negara, tapi sudah meranah membias sampai ke para pegawai di institusi swasta.
Spekulasi Jawaban di Seputar SP3 Kasus Chat Porno HRS
Betapa Jokowi sebagai Presiden RI tidak keberatan jika HRS dibebaskan dari jeratan kasus hukum yang menimpanya. Hanya saja demi kewibawaan hukum maka Presiden tidak bisa intervensi sebab kewenangan SP3 adalah kewenangan Polri sebagai penyidik tunggalJOEHOOGI.COM - Mendadak publik dikejutkan dengan penampilan video berdurasi 8 menit 55 detik dari pernyataan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang diberi judul SP3 Chat Fitnah Di Hari Raya Penuh Fitrah melalui account channel TV Front di YouTube yang dipublikasikan pada tanggal 14 Juni 2018.
Bebaskan Muhamad Irfan Bahri. Mau Tunggu Apa Lagi?
Tindakan polisi menetapkan Irfan sebagai tersangka, saya nilai terlalu berlebihan sebab jika Irfan tidak melakukan pilihan overmacht pembunuhan kepada sang begal, maka dirinya sendiri yang justru mati konyol di tangan sang begalJOEHOOGI.COM - Siapa saja manusianya pada hakekatnya ketika nyawa manusia ada dalam cengkraman pengancaman yang akan merenggut nyawa hidupnya atau dihadapkan kepada realitas di antara dua pilihan hidup atau mati maka manusia siapa saja pasti secara reflek alamiah akan berjuang melindungi nyawanya (overmacht) agar terhindar dari pilihan kematian di luar takdirNya.
Rule Of Law kok Disebut Kriminalisasi, Kepiye toh?
Apa yang dialami oleh Setya Novanto bisa dialami oleh Muhammad Rizieq Shihab yang tentunya tidak bisa dikonklusikan secara sepihak sebagai kriminalisasi kepada ulama. Sebab masih banyak ulama yang memberikan dakwah di muka umum terbukti enjoy tanpa kendala hukum yang menjeratnyanyaJOEHOOGI.COM - Sebut saja namanya Si Fulan, bukan nama sesungguhnya, kebetulan seorang aktivis mahasiswa, kemudian oleh polisi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Penangkapan oleh polisi kepada Si Fulan yang seorang aktivis mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor apakah dapat disebut sebagai upaya kriminalisasi kepada aktivis? Jika stigma ini yang terjadi, maka sebaiknya stigma ini dibalas dengan jangan mengaktiviskan pelaku kriminal yang kebetulan oknum aktivis mahasiswa.
Habib Rizieq dan Equality Before The Law
Equality before the law tak mengenal siapakah Anda dan seberapa pentingkah Anda untuk Republik ini? sebab equality before the law menempatkan posisi hukum pada dimensi yang berkeadilan, siapa saja tanpa terkecuali jika sudah berhadapan dengan hukum maka skedudukannya adalah sama.JOEHOOGI.COM - Equality before the law di dalam sebuah negara telah menempatkan prinsip hukum pada dimensi yang berkeadilan.Ini artinya siapa saja tanpa terkecuali jika sudah berhadapan dengan hukum maka kedudukannya adalah sama.
