Ketika negara harus menyiapkan KPK agar korupsi tidak menjadi peradaban turun temurun tapi yang terjadi sampai hari ini korupsi tetap saja semakin menjadi-jadi dan tiada pernah ada jeranyaJOEHOOGI.COM - Konon negeriku ini paling komedian. Tidak komedian kalau bukan negeriku, Indonesia. Syarat adanya negara memang harus wajib ada para pejabatnya sebagai penyelenggara negara
Ketika para anak bangsa hidup memahami nasi sebagai hak azasi dan anak-anak tanpa sekolah sedih melihat bapaknya terus menjadi kuli sembari menahan beban penyakit tuberkulosisnya di tengah para pejabat tinggi negaranya yang sibuk mengurusi Pansus Hak AngketJOEHOOGI.COM - Betapa sampai sekarang nyaris terasa tidak percaya dan tiada berdaya jika Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun berjalan hanya eksis menyaksikan kemelaratan para anak bangsa sendiri.
Betapa melelahkan resiko perjuangan anak bangsa bernama Antasari Azhar. Tapi masihlah beruntung karena tidak bernasib sama seperti Munir Said Thalib sebab resiko perjuangan mempunyai dua pilihan: dipusarakan atau dipenjarakanJOEHOOGI.COM - Apakah akan terjadi keberanianmu melawan tanpa ketakutan menguasaimu setelah tujuh tahun hidup sebagai tumbal selama tujuh tahun hidup sebagai kambing hitam akibat malapraktek kekuasaan?
Ironis, di satu sisi produk makanan instan Bihun Kekinian menjadi persoalan serius pada negara dan bangsa kita tapi di sisi lain korupsi telah mengantarkan Indonesia pada peringkat nomor wahid di duniaJOEHOOGI.COM - Dari sisi yang manakah sehingga produk makanan instan Bihun Kekinian (disingkat: Bikini) menjadi persoalan serius pada negara dan bangsa kita?
Indonesia sebagai negara yang memiliki sebanyak 24 peraturan perundangan pemberantasan tindak pidana korupsi di dunia justru masuk sebagai peringkat negara terkorup di dunia.JOEHOOGI.COM - Tidak ada satu pun negara yang memiliki peraturan perundangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebanyak di Indonesia. Bayangkan tidak tanggung-tanggung ada sebanyak 24 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.