Ketika terjadinya sistem peralihan ke rezim junta militer yang dipimpin Jenderal Ne Win telah mencabut kewarganegaraan Rohingya untuk kembali menjadi Warga Negara Myanmar. Alasannya wilayah Rakhine adalah tanah kedaulatan MyanmarJOEHOOGI.COM - Dulu saya salah satu dari sekian juta pengagum Aung San Suu Kyi ketika dia hadir sebagai social activist National League for Democracy (NLD).
JOEHOOGI.COM - Ada apa dengan logika berpikirmu Najib Tun Razak jika kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya Myanmar lantas yang kau persalahkan justru Presiden Jokowi atas nama pemerintah Indonesia?
Represifitas militer Myanmar memuncak ketika diketahui betapa kelompok milisi ARSA disinyalir memiliki kaitan dan mendapat bantuan dengan jaringan Taliban dan mengusung sitem Khilafah sebagai misi perjuangannyaJOEHOOGI.COM - Mari kita lebih cerdas, adil, netral dan proporsional dalam membahas akurasi yang berkaitan dengan insiden krisis kemanusiaan yang menimpa kaum sipil muslim Rohingya di Negara Myanmar.
Dalam perspektif sejarah estafet kekuasaan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat dari Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai Sri Sultan Hamengku Buwono X membuktikan jabatan sultan mengikuti garis darah keturunan anak kandung lelaki dari sultan yang sebelumnya memerintahJOEHOOGI.COM - Betapa sejak tahun 2011 pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden perihal keistimewaan Jogjakarta yang diangapnya sebagai sistem monarki yang bertabrakan dengan sistem demokrasi dan Konstitusi Negara sehingga menjadi polemik bumerang kegaduhan di tengah masyarakat merupakan awal tumbuhnya sikap kecemasan saya menyangkut masa depan Jogjakarta.
Dari mulai Presiden Sukarno sampai SBY menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Vietnam mengingat di antara ke dua negara sudah menjalin hubungan bilateral, apakah Ricky Fattamazaya juga akan mengatakan kalau mereka juga melanggar Tap MPRS 1966?JOEHOOGI.COM - Menurut konsep berpikir Jokowiophobia Ricky Fattamazaya, Ketua Umum Gema Pembebasan, jika Jokowi menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Vietnam, maka logikanya sama saja Jokowi melanggar Tap MPRS 1966 sehingga harus dihukum 15 tahun penjara. Kalau logika keblingernya demikian maka jika saya bergaul dengan penganut Kejawen, berarti saya seorang Kejawen?