Imajiner Bersama Aung San Suu Kyi

Joe:
Dulu saya salah satu dari sekian juta pengagum Bunda ketika Bunda hadir sebagai social activist National League for Democracy (NLD). Masih selalu teringat dalam pikiran saya, betapa selama 15 tahun dalam pengasingan tahanan rumah, Bunda masih dapat memobilisasi massa dan menggelorakan semangat perjuangan pantang menyerah demi Pembebasan tegaknya Demokrasi dari kekuasaan rezim junta militer Myanmar.

Support semangat Bunda kepada sistem demokrasi sikap perlawanan Bunda kepada rezim junta militer inilah yang telah banyak memberikan aspirasi perjuangan kami para aktivis Indonesia saat itu untuk dapat terbebas dari rezim militer Orde Baru. 

Perlu Bunda ketahui saja betapa sebagian dari buku yang Bunda tulis, salah satunya berjudul:The Voice of Hope: Conversations with Alan Clements yang terbit di tahun 2008 telah melengkapi kesempurnaan Bunda sebagai icon heroisme pembebasan terhadap rakyat tertindas oleh sistemik rezim otoriter. 

Tapi dengan perkembangan waktu setelah Myanmar mengalami proses transisi reformasi, terlebih setelah Bunda duduk di kabinet pemerintahan sebagai Konselor Negara, belakangan yang saya dengar, lihat dan baca dari berita kalau Bunda tidak dapat merawat kemanusiaan dan kebhinnekaan. Bunda telah melakukan pembiaran terhadap penindasan pada kaum sipil Rohingya.

Aung San Suu Kyi:

Saudara mendengar perihal pembiaran itu dari siapa? Media apa yang telah Saudara baca? Mengapa Saudara lebih banyak tahu dari pada saya? Bagaimana Saudara bisa berkesimpulan kalau saya telah melakukan pembiaran? Sebagai catatan krusial, betapa Negeri kami adalah negeri tertutup. Dari sisi lobang yang mana Saudara bisa mengintipnya sehingga Saudara bisa lebih banyak tahu dari pada saya?

Joe:

Pertanyaan Bunda seharusnya bukan untuk saya, melainkan akan lebih tepat jika Bunda tujukan kepada awak media sebab saya dapat mengetahui perihal terjadinya penindasan terhadap kaum sipil Rohingya dari awak media yang belakangan ternyata saya kecewa berat sebab sajian bukti files video dan photo tidak relevan tidak ada kaitan sama sekali dengan kondisi yang sebenarnya alias hoax. Terlepas dari bayang media hoax, tapi yang jelas ada eksodus pengungsian dari etnis Rohingya akibat penindasan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Selain itu kesaksian dari para pengungsi Rohingya yang mengumbar cerita jika terjadi malapetaka pembantaian kepada kaum sipil Rohingya.

Aung San Suu Kyi:

Perlu Saudara ketahui siapa etnis Rohingya? Rohingya merupakan satu rumpun dengan bangsa Indo Arya yang mayoritas rumpun bangsanya berdomisili di Bangladesh. Etnis Rohingya bukan bagian dari rumpun bangsa Sino Tibet yang mayoritas rumpun bangsanya berdomisili di Myanmar. Tapi ironiknya dari pihak Bangladesh ternyata tidak mengakui kalau etnis Rohingya bagian dari rumpun bangsanya.

Kondisi dari penolakan Bangladesh membuat kaum Rohingya harus tinggal di antara perbatasan dua negara Bangladesh dan Myanmar. Mereka memilih tinggal di wilayah negara bagian Rakhine yang masih merupakan tanah kedaulatan Myanmar. Dalam perkembangan waktu dari tahun 1872 sampai 1911 mereka mengalami pertumbuhan populasi dari 58.255 menjadi 178.647. Dalam catatan sensus penduduk tercatat pertumbuhan populasi mereka sejak tahun 2013 menjadi 1,3 juta orang.

Ketika terjadinya sistem peralihan ke rezim junta militer yang dipimpin Jenderal Ne Win telah memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan mencabut kewarganegaraan Rohingya untuk kembali menjadi Warga Negara Myanmar. Alasannya wilayah Rakhine adalah tanah kedaulatan Myanmar bukan sebagai tanah yang diklaim bagian dari kedaulatan Rakhine.

Dari kerangka penyebab inilah awal dimulainya konflik berdarah antara milisi bersenjata Rohingya versus kekuatan militer Myanmar. Konflik berdarah ini tidak akan pernah terjadi jika masyarakat Rohingya bersedia mengakui wilayah Rakhine bagian dari kedaulatan Myanmar.

Oleh karena mereka menolak sebagai warga negara Myanmar, maka kekuatan milisi perlawanan dianggap sebagai pemberontakan separatis. Konflik berdarah antara pasukan milisi separatis Arakan Rohingya Salvation Army disingkat ARSA versus militer Myanmar telah menyebabkan eksodus pengungsian kaum sipil Rohingya keluar dari tanah konflik Rakhine.

Joe:

Mengapa tidak sedari awal saja diperkarakan status kewarganegaraannya ketika kaum sipil etnis Rohingya menetap di Rakhine? Coba bayangkan sejak tahun 1872 sampai 1982, kaum sipil Rohingya sudah turun temurun beranak pinak menguasai Rakhine sebagai bagian negerinya, tapi mendadak tahun 1982 sejak Jenderal Ne Win mengambil alih pemerintahan dari sistem demokrasi Burma menjadi sistem junta militer Myanmar, lantas keluar Undang-Undang yang memutuskan tanah wilayah Rakhine adalah wilayah kedaulatan Myanmar.

Kalau kenyataannya seperti ini bisa dikatakan Myanmar melakukan invasi terhadap Rakhine. Sehingga jangan salahkan jika bangsa Rohingya membentuk milisi karena mereka menganggap perlawanan mereka bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan invasi Myanmar. Kecuali lagi kalau sejak awal Rakhine bagian dari Myanmar, maka sah jika aksi milisi dianggap sebagai separatisme.

Aung San Suu Kyi:

Saudara boleh cek di PBB apakah ada Negara Rakhine? PBB sejak awal sudah memberikan data penjelasan Rakhine adalah wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar di mana status kedaulatan tanahnya milik Negara Myanmar. Jika sejak awal mereka eksodus mengungsi dari Bangladesh ke Rakhine sebab kebijakan ini ada di tangan kolonial Inggris ketika Burma masih dijajah Inggris.

Pembiaran eksodus pengungsian dari Bangladesh ke Rakhine hanya dalam rangka misi kemanusiaan, di mana Rakhine hanyalah tempat penampungan sementara. Tapi dari next time -nya, kami menyadari betapa mereka memang tidak memiliki negeri tumpah darah, kecuali tanah penampungan sebagai tempat tinggal secara turun temurun.

Oleh karena itu kami berjuang agar status kewarganegaraan mereka bersedia sebagai Warga Negara Myanmar sehingga mereka dapat memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Tapi kondisi yang terjadi justru sebaliknya, mereka tetap bertahan sebagai Warga Negara Rakhine. Ini artinya mereka ingin merebut Rakhine dari wilayah kedaulatan kami.

Jika mereka sudah memberontak membentuk milisi separatis bersenjata, apa kami sebagai Negara harus berdiam diri? Coba Saudara beritahu kepada saya satu contoh saja Negara manakah di dunia ini yang mau membiarkan pemberontakan separatisme terjadi di negeranya?

Joe:

Sejujurnya saya tidak mempersoalkan apa yang Bunda jelaskan. Keprihatinan saya ketika melihat pembantaian, meski hanya melalui files video. Jika memang konflik itu ditujukan kepada milisi separatis versus militer Myanmar, maka bisa saya pahami. Tapi yang terjadi anak-anak dan perempuan turut terbantai dalam konflik tersebut.

Aung San Suu Kyi:

Selama ini video yang saya lihat ada eksodus pengungsian. Memang ada beberapa video yang menggambarkan pemukiman sengaja dibakar. Tapi harus dicatat, pemukiman yang dibakar tidak ada penghuninya. Jika ada video yang menyajikan orang dibakar hidup-hidup, maka perlu ditegaskan betapa kejadian itu tidak benar. Boleh dicheck keaslian dari video tersebut.

Repotnya lagi para milisi ARSA melakukan serangkaian perlawanan melalui baku tembak berada di pemukiaman penduduk, sehingga yang terjadi peluru nyasar mengenai penduduk sipil.Kalau sudah begini apakah kami yang harus memikul tanggungjawab?

Bagaimana dengan pemberontakan oleh para milisi separatis yang senjata apinya dipasok dari organisasi teroris Taliban? Kami harus bagaimana, membiarkan dalam kehancuran? Marilah studi kasus kepada kondisi di Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia akan berdiam diri jika terjadi pemberontakan separatis bersenjata seperti yang dilakukan oleh milisi Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka? Berapa banyak korban warga sipil berjatuhan pada operasi militer tersebut?

Joe:

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam Bunda habis-habisan yang mengganggap Bunda telah melakukan pembiaran yang seharusnya Bunda dapat mencegah kebiadaban terjadi yang menimpa warga sipil Rohingya. Tidak hanya Turki, tapi masih banyak negara di kancah internasional yang mengecam perilaku pembiaran Bunda.

Aung San Suu Kyi:

Recep Tayyip Erdogan ini seharusnya suruh berkaca terlebih dahulu di cermin agar tidak berkesan super munafik, satu sisi dia mengutuk suatu fenoemenal yang dianggapnya keji di wilayah Rakhine yang menimpa warga sipil Rohingya, tanpa mau check recheck peristiwa yang melatarbelakanginya. Belum lama dunia internasional dikejutkan berapa ratus korban tewas dari kaum sipil Kurdi di Turki yang dibombardir martir dan rudal oleh pasukan militer Turki?

PBB sendiri mengeluarkan kecaman kepada Erdogan selaku Presiden Turki yang telah melakukan pembiaran terhadap pembantaian warga sipil Kurdi. Bahkan gambar-gambar hoax yang diumbar oleh Mehmet Simsek, Perdana Menteri Turki, juga turut memperkeruh suasana. Bayangkan files photo korban bencana alam seperti korban badai angin topan di Nagris, korban gempa bumi di Tibet, korban banjir dasyat di Nepal korban konflik GAM di Aceh telah dilebaykan, didramatisir, dimasak dan dipelintir yang seolah-olah insiden kejadian itu berlangsung di Rakhine.

Jika masyarakat internasional mengutuk tapi buktinya tak satu pun negara di ASEAN yang bersedia menerima kehadiran mereka sebagai pengungsi kecuali Indonesia. Off the records saja, misal di tanah Rakhine tidak ada kandungan sumber daya alam berupa bahan bakar gas, maka saya jamin masyarakat internasional tidak akan mengeluarkan statement kecaman.

Joe:

Saya mendengar dan membaca dari media tentunya, warga sipil mayoritas Myanmar turut memperkeruh perdamaian mengusik nilai peradaban kemanusian menjadi merosot tajam akibat serangan persekusi amuk massa yang dilakukan oleh ummat Buddha kepada warga sipil Rohingya. Mengenai persoalan ini bagaimana sikap Bunda?

Aung San Suu Kyi:

Persekusi amuk massa bisa terjadi di mana saja ketika stabilitas sedang terancam. Di Indonesia, misalnya, krisis kemanusiaan terjadi pada masa pasca 1965 yang menurut data di Komnas HAM tercatat ada 500 ribu hingga 3 juta jiwa anak bangsa yang diindikasikan PKI telah terenggut nyawanya akibat persekusi amuk massa. Bahkan hingga sudah 52 tahun kasus Genosida 1965 belum ada kekuatan peradilan untuk menyelesaikannya.

Krisis kemanusiaan juga terjadi ketika sistem peralihan dari rezim Orde Baru ke Reformasi 1998, yang menurut data di TGPF tercatat ada 1217 korban jiwa tewas terpanggang api 92 korban dari perempuan WNI keturunan Tionghoa di Jakarta yang diperkosa secara massal dibunuh setelah diperkosa secara sistematis dan masif.

Krisis kemanusiaan juga mewarnai kasus penculikan aktivis yang disertai pelenyapan sebagaimana yang dialami oleh Wiji Thukul yang sudah 20 tahun hilang terculik tiada pernah untuk kembali lagi, jika memang Wiji Thukul sudah meninggal dunia lantas di mana jasadnya terkubur?

Perlu dicatat betapa pemerintah Myanmar sudah banyak melakukan serangkaian pencegahan persekusi amuk massa agar tidak terjadi, tapi yang harus diberi catatan betapa di wilayah Rakhine pada sensus tahun 2014 populasi para penganut agama Buddha mencapai 96,2%, penganut Kristen 1,8% penganut muslim hanya 1,4%.

Jika wilayah Rakhine yang diklaim sebagai tanah air tumpah darah warga sipil etnis muslim Rohingya, maka seharusnya warga sipil muslim etnis Rohingya yang menjadi mayoritas di Rakhine, tapi kenyataannya warga sipil muslim etnis Rohingya hanya minoritas. Jika minoritas lantas mengapa harus angkat senjata bikin milisi separatis segala?

Joe:

Kalau boleh tahu Bunda menganut agama apa ya?

Aung San Suu Kyi: 
Perlu saya tegaskan saya bukan penganut Buddha. Saya juga termasuk minoritas sama dengan etnis Rohingya yang minoritas juga. Bedanya saya beragama Katholik, sedangkan etnis Rohingya menganut agama Islam. Meski demikian Islam dan Katholik adalah sama-sama sebagai agama minoritas di Myanmar. (Joe Hoo Gi)

 

JOE HOO GI

 Melalui sajian kolom komentar di bawah sampaikan kepada kami komentar kritik, saran dan pertanyaan Anda yang berkaitan dengan artikel: Imajiner Bersama Aung San Suu Kyi