30 September 2020

Membangkitkan Orde Baru Melalui Proyek Isu Kebangkitan PKI

Membangkitkan Orde Baru Melalui Isu Kebangkitan PKI

Masih membekas dalam pikiran saya ketika sistem politik Indonesia masih dalam cengkraman kekuasaan otoriter Orde Baru, melalui sejarawan andalan Orde Baru, Brigjen TNI-AD (Purn.) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto merilis sinema dokumenter sejarah Orde Baru (menurut saya lebih tepat disebut film doktrinasi propaganda Orde Baru) berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer.

Sinema doktrinasi yang dirilis pada tahun 1984 berdurasi 4 jam lebih 31 menit ini konon menghabiskan dana sekisar 800 juta rupiah. Jumlah angka rupiah tersebut terbilang fantastis mengingat nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) pada tahun 1984 sekisar Rp 970 per 1 USD.

Maksud dari pembuatan sinema doktrinasi tersebut agar masyarakat dari angkatan muda Indonesia pasca 1965 hanya mengenal satu-satunya sejarah versi Orde Baru perihal peristiwa berdarah 30 September. Target politik yang ingin dicapai dalam penayangan film doktrinasi versi propaganda Orde Baru ini  agar  paham komunisme yang pernah besar di Indonesia dan ide Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dirumuskan oleh Bung Karno dapat segera terkikis selama-lamanya dalam sistem perpolitikan di Indonesia.

Tidak berimbangnya kejadian yang disuguhkan dari film doktrinasi ini, selain kejadiannya terlalu disangatkan atau dilebaykan seolah-olah mengandung kebenaran, juga kejadiannya hanya menayangkan sisi kelam dari kiprah Partai Komunis Indonesia an-sich tanpa harus dibarengi sisi kelam dari kebiadaban rezim Orde Baru pasca 1965 yang telah melakukan serangkaian pembantaian dan memenjarakan di kamp-kamp konsentrasi satu juta lebih dari anak bangsa sendiri yang diindikasikan sebagai anggota dan simpatisan PKI tanpa melalui proses peradilan.

Kehadiran film doktrinasi ini sejak awal sudah menjadi polemik di berbagai komponen anak bangsa sendiri dan bahkan di akademisi internasional. Banyak kejadian yang disuguhkan di film doktrinasi ini tidak sesuai dengan substansi sejarah yang sebenarnya kecuali hanya mewakili versi otoritas tunggal dari keinginan perspektif pandangan Jenderal TNI-AD (Purn.) Suharto an-sich. Maklum ide-ide pemikiran yang berbeda dari pandangan Suharto pada waktu itu bisa masuk ke ranah tindak pidana subversib.

Jajang C.Noer, istri dari Arifin C Noer, pernah menuturkan betapa suaminya tidak dapat menolak dan harus menjalankan pesan yang harus dipatuhi untuk mengerjakan film doktrinasi tersebut sehingga suaminya harus bertarung dengan idealismenya sebab kreatifitasnya sebagai sang Sutradara merasa dipangkas dengan menghadirkan film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI.

Setelah menyaksikan film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI, ada beberapa catatan saya yang wajib dikoreksi dari adegan kejadian di film doktrinasi tersebut yang saya anggap mengandung distorsi yang tidak sesuai dengan realitas sejarah dari kesaksian para pelaku sejarah yang melihat kejadian yang sebenarnya. 

Distorsi pertama, adegan kejadian yang mempertontonkan kondisi kesehatan Bung Karno sedang mengalami sakit keras. Padahal realitas sejarah membuktikan Bung Karno pada saat itu kondisinya sehat-sehat saja. Justru Bung Karno benar-benar mengalami sakit keras ketika pasca 1965 tepatnya ketika Bung Karno dijadikan tahanan rumah oleh Suharto di ruangan berukuran 10 x 15 meter di Wisma Yasoo jalan Gatot Subroto Nomor 14 Jakarta Selatan.

Distorsi kedua, adegan kejadian yang mempertontonkan DN Aidit, ketua umum Comite Central PKI adalah seorang perokok. Padahal realitas sejarah membuktikan DN Aidit bukan seorang perokok atau tidak pernah merokok. Murad Aidit, adik kandung DN Aidit, mengatakan kalau dalam kelurga besar Aidit tidak ada yang perokok. Bahkan pada pidato DN Aidit tertanggal 5 Januari 1959 menyerukan kepada para anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI agar untuk menghentikan kebiasaan merokok. Alasannya, akan lebih bermanfaat bila uang untuk membeli rokok dipergunakan untuk dana Kongres keenam PKI.

Distorsi ketiga, adegan kejadian yang mempertontonkan rapat-rapat persiapan pemberontakan PKI sebelum aksi penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat (AD). Padahal realitas sejarah membuktikan menurut sejarawan John Roosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia (2006), mengungkapkan struktur kepengurusan PKI secara kelembagaan dari Comite Central sampai Comite Daerah Besar tidak terlibat atau tidak mengetahui rencana aksi penculikan para perwira tinggi AD yang dipimpin Kolonel Untung.

Sejarawan Harold Crouch dalam bukunya Army and Politics In Indonesia (1978), mengungkapkan peristiwa 30 September 1965 adalah murni peristiwa  puncak konflik internal di kubu Staf Umum AD antara faksi pro Sukarno yang dipimpin Letjen TNI AD Ahmad Yani versus faksi anti Sukarno yang dipimpin Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution dan Mayjen TNI AD Suharto.

Distorsi keempat, adegan kejadian yang mempertontonkan pesta yang diiringi nyanyian dan tarian-tarian erotis para aktivis Gerwani dan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya. Padahal realitas sejarah membuktikan menurut kesaksian Sersan Mayor Bungkus, eks anggota Resimen Tjakrabirawa dalam buku Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa: Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah (1999), menyatakan bahwa tidak pernah ada pesta yang diringi nyanyian dan tarian di Lubang Buaya.

Distorsi kelima, adegan kejadian yang mempertontonkan para perwira tinggi AD yang diculik ke Lubang Buaya mengalami penyiksaan berat seperti mata yang dicukil, alat kelamin yang dipotong dan wajah yang disayat pakai pisau silet. Padahal realitas sejarah membuktikan dalam laporan jurnal Indonesia, April 1987 sejarawan dan pakar politik Cornell University, Benedict ROG Anderson, mengungkapkan dari hasil visum et repertum oleh tim dokter forensik mengungkapkan para korban jasad perwira tinggi AD masih dalam kondisi utuh dan tidak ada bekas penyiksaan berat seperti yang digambarkan dalam adegan film tersebut.

Distorsi keenam, adanya properti peta Indonesia yang terpampang di ruang Kostrad di mana wilayah Timor Timur masuk bagian dari Indonesia. Padahal realitas sejarah membuktikan ketika 30 September 1965 Timor Timur belum menjadi bagian dari Indonesia sebab Timor Timur resmi bergabung dengan  Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Juli 1976.

Sejak bergulirnya era Reformasi 1998 atau tepatnya sejak 24 September 1998, Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie melalui keputusan Menteri Penerangan, Letnan Jenderal TNI-AD (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah secara resmi telah menghentikan pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI ke tengah masyarakat Indonesia untuk setiap tahunnya. Alasannya, film doktrinasi tersebut penuh dengan propaganda Orde Baru yang tentunya tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

Bahkan lima bulan setelah K.H.Abdurrahman Wahid yang acap disapa Gus Dur dilantik menjadi Presiden telah meminta maaf secara terbuka atas peran NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia kepada para korban yang diindikasikan sebagai PKI dalam peristiwa pembantaian massal pasca 1965. Selama 22 tahun usia reformasi hanya Gus Dur satu-satunya Presiden dengan langkah beraninya mewacanakan penghapusan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966. 

Dalam perspektif Gus Dur, harus dibedakan antara ideologi bernama Komunisme dan institusi bernama PKI. Melarang PKI secara institusi dapat diperkenankan dalam negara Demokrasi. Tapi melarang ideologi dan pemikirannya adalah sia-sia dan tidak mungkin dapat dilakukan dalam negara Demokrasi.

Ironisnya film doktrinasi dan propaganda Orde Baru yang dihentikan pemutarannya selama 22 tahun justru sekarang telah dihembuskan kembali oleh mantan Panglima TNI, Jenderal TNI-AD (Purn.) Gatot Nurmantyo ---yang selama ini selalu getol bermanuver memainkan proyek isu kadaluwarsa Kebangkitan PKI--- agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI wajib diputar kembali setiap tahunnya ke tengah masyarakat.

Tampaknya berbagai proyek isu kegaduhan yang digulirkan oleh para agen Orde Baru yang disupport oleh kelompok keluarga Cendana untuk menjatuhkan kewibawaan Pemerintah yang sah secara konstitusional selalu saja mengalami kegagalan. Kini proyek isu kadaluwarsa Kebangkitan PKI yang sudah terkubur selama 22 tahun mulai dibangkitkan kembali dengan harapan siapa tahu dengan proyek isu kadaluwarsa Kebangkitan PKI ini akan membuahkan hasil sesuai target politiknya.

Akhirulkalam, apakah membangkitkan Orde Baru melalui proyek isu kadaluwarsa Kebangkitan PKI akan laku terjual laris ataukah sebaliknya akan mengalami tekor menjadi bahan ocehan dagelan di tengah masyarakat Indonesia? Wallahu A'lam Bishawab.

Penulis: Joe Hoo Gi

Menekuni sebagai pengembang, perancang dan programmer web dan perangkat lunak pada sistem komputer yang saat ini tinggal di Jogjakarta. Sampaikan kritik Anda atas tulisan: Membangkitkan Orde Baru Melalui Proyek Isu Kebangkitan PKI melalui kolom komentar yang tersedia.


Subscribe to our Newsletter

Dapatkan notifikasi dari mBambung Official melalui email Anda