Media berbasis situs weblog dengan tagar Indonesia Raya berjuang mengeksplorasi sejarah peradaban politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Tidak semua aksi protes mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang marak terjadi belakangan ini berakhir ricuh dan rusuh sebab masih ada methode aksi perjuangan yang mereka pakai dalam menyampaikan hak pendapat di muka umum telah dilakukan secara etis dengan menjunjung tinggi semangat anti kekerasan (non-violence) yang notabene telah mengingatkan kepada publik pentingnya perjuangan ala Ahimsa dari konsep pikiran Mahatma Gandhi.
Ketika kegaduhan di seputar polemik antara KPAIversusPB Djarum tiada ujung penyelesaian hingga telah mengkawatirkan masa depan para atlit olah raga bulutangkis pada piala kejuaraan di kancah internasional, saya sudah menduga sebelumnya, jika tidak melibatkan Istana untuk menyelesaikan perseteruan kedua belah pihak, maka jangan harap polemik antara KPAI versusPB Djarum dapat berakhir dengan damai. Perihal ontran-ontranKPAIversusPB Djarum sudah saya tulis di blog saya. Klik di sini untuk membacanya kembali.
Ketika saya mendengar Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum membatalkan audisi mencari bakat olahraga bulutangkis kepada para anak bangsa sendiri akibat dari imbas keputusan keblinger dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menganggap PB Djarum sebagai sponsor penyelenggara audisi telah melakukan eksploitasi terselubung terhadap anak-anak, maka saya menjadi bertanya apa yang menjadi alasan krusial KPAI memberikan statement putusan kepada PB Djarum?
Harus dibedakan mana yang Papua pro NKRI dan Papua anti NKRI. Keduanya dari outer skin perspective sulit untuk dibedakan karena memang sama-sama satu rumpun melanesia. Sejak Perjanjian New York 1962 sampai dengan sekarang bangsa Papua terbelah menjadi two opposing shafts, yaitu bangsa Papua yang terintegrasi sebagai Bangsa Indonesia sesuai kesepakatan Perjanjian New York 1962 dan ada bangsa Papua yang menolak Perjanjian New York 1962 yang kemudian dikenal sebagai OrganisasiPapua Merdeka (OPM).
Kalau saja video mesum Vina Garut tidak bocor ke ranah publik, maka dapat dipastikan skandal lendirVina Garut tidak akan mungkin dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedemikian pula dengan perkara sebelumnya, seperti kasus video mesum yang melibatkan Ariel-Luna pada tahun 2010.
Saya mencoba membuka buku catatan harian saya kembali. Ketika saya masih menimba ilmu sebagai mahasiswa in de kost di Jogjakarta, saya banyak bergaul dengan kawan-kawan lintas etnik, termasuk menjalin pertemanan dengan kawan-kawan yang berasal dari Papua (waktu itu penyebutan katanya bukan Papua, melainkan Irian). Tiada perbedaan jarak dalam sistem pertemanan kami kecuali hanya persamaan sebagai saudara dari anak-anak bangsa sendiri.
Begitu mudahnya kita melakukan pass judgment on terhadap hak kebebasan kata-kata kepada sesama anak bangsa sendiridengan dakwaan makar. Bukan karena mereka yang dimakarkan terbukti sebagai milisi bersenjata yang akan menggulingkan pemerintah, melainkan mereka yang dimakarkankarena persoalan perbedaan selera memainkan hak kebebasan kata-kata saja.
Betapa dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari atau tidak setiap manusia di mana saja dan kapan saja pasti tidak terlepas dari sikap pilihan Golput. Ironinya, tanpa disadari sebagian dari anak bangsa sendiri sering mendapatkan sikap ambivalen pada diri manusia ketika sudah berhadapan dengan Golput. Apa lagi jika Golput yang berada dalam ranah politik acapkali sering dijadikan sasaran penolakan oleh sebagian orang yang tidak diuntungkan dengan Golput. Padahal mereka menolak Golput tanpa disadari pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak pernah terlepas dari sikap pilihan Golput.
Terlepas siapa paslonnya dan apa visi misinya. Tapi yang jelas dalam sepanjang sejarah perkampanyean di Indonesia hanya baru kali ini sejarah pionir menorehkan tinta catatannya kampanye pilpres 2019 pada paslon tertentu telah melibatkan massa akbar signifikan tumpah ruah meluber di tiap jengkal ruang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada tanggal 7 April 2019 tanpa harus mengandalkan dana APBN, APBD dan BUMN.
Saya masih teringat ketika saya masih menjadi aktivis mahasiswa pada sekitar tahun 1990-an pada setiap ada aksi-aksi mahasiswa turun ke jalan selalu saja saya dan kawan-kawan aktivis lainnya tidak pernah lupa untuk menyanyikan lagu mars ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang sudah kami plesetkan sebagai wujud perlawanan kami sebagai anak bangsa yang menolak kebijakan-kebijakan Rezim Militer Soeharto yang menindas hak-hak kebebasan ekspresi kaum sipil di Indonesia.
