JOEHOOGI.COM - Kejahatan korupsi secara sistemik yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak orde Soekarno dan secara signifikan terus mengalami gradasi dan metafora yang tidak hanya sebagai problema hukum an sich tetapi sudah menjadi pola perilaku yang membudaya atau kebiasaan dari para pegawai dan pejabat Negara yang sudah berurat berakar dari 32 tahun orde Soeharto sampai 25 tahun orde Reformasi.
JOEHOOGI.COM - Tampaknya wajah institusi Polri telah membuat wajah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Persoalan Ferdy Sambo yang sampai hari ini masih membawa kerumitan dan problema krusial pada hukum di Indonesia.
JOEHOOGI.COM - Jakarta bukan Bali. Tapi Jakarta dan Bali adalah Indonesia. Di Jakarta, Dinar Candy aksi protes pakai bikini ditangkap polisi karena dianggap melakukan pasal delik pornografi. Sementara di Bali pakai bikini di depan publik adalah pemandangan sehari-hari yang acap bisa kita temukan kapan saja.
JOEHOOGI.COM - Kebebasan berpendapat (freedom of speech) yang dipublikasikan melalui lisan dan tulisan yang terjadi khususnya pada kepemimpinan Presiden Joko widodo sudah saatnya dibutuhkan afirmasi deskripsi rasional tentang maksud dari kepatutan kebebasan berpendapat sehingga tidak bertabrakan dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi.
JOEHOOGI.COM - Dari awal sebelum kepergian ke Mekkah, Arab Saudi selama tiga tahun sampai di dalam pengasingannya hingga kepulangannya sampai hari ini betapa sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) adalah sosok kontroversial dalam perspektif dialektika positivisme hukum di Indonesia.
JOEHOOGI.COM - Banyak kawan bertanya kepada saya, apa pendapatmu dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Saya menjawab, maaf saya tidak bisa berpendapat sebab saya memang belum membaca keseluruhan dari substansi yang ada pada setiap pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini.
JOEHOOGI.COM - Awalnya ketika digulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR adalah inisator dari DPR sendiri dan bukan dari Pemerintah. Namanya saja usulan RUU yang tentunya harus mendapat persetujuan di semua fraksi yang terdiri dari para anggota Dewan di rapat paripurna.