Jakarta bukan Bali. Tapi Jakarta dan Bali adalah Indonesia. Di Jakarta, Dinar Candy aksi protes pakai bikini ditangkap polisi karena dianggap melakukan pasal delik pornografi. Sementara di Bali pakai bikini di depan publik adalah pemandangan sehari-hari yang acap bisa kita temukan kapan saja.
Kebebasan berpendapat (freedom of speech) yang dipublikasikan melalui lisan dan tulisan yang terjadi khususnya pada kepemimpinan Presiden Joko widodo sudah saatnya dibutuhkan afirmasi deskripsi rasional tentang maksud dari kepatutan kebebasan berpendapat sehingga tidak bertabrakan dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi.
Empat bulan setelah Presiden Suharto mengakhiri kekuasaan Orde Baru, ketika euforia Reformasi bergema di segala sudut penjuru di Tanah Air, berdirilah organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang dideklarasikan oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) pada tanggal 17 Agustus 1998.
Dari awal sebelum kepergian ke Mekkah, Arab Saudi selama tiga tahun sampai di dalam pengasingannya hingga kepulangannya sampai hari ini betapa sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) adalah sosok kontroversial dalam perspektif dialektika positivisme hukum di Indonesia.
Banyak kawan bertanya kepada saya, apa pendapatmu dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Saya menjawab, maaf saya tidak bisa berpendapat sebab saya memang belum membaca keseluruhan dari substansi yang ada pada setiap pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini.
Bebaskan Irfan.Mau Tunggu Apa Lagi? yang saya tulis di blog saya pada 31 Mei 2018 adalah kekawatiran saya kepada penegakan hukum di Indonesia perihal betapa di satu sisi kita dihadapkan pada keresahan semakin banyaknya keberadaan para begal di jalan yang dengan sesuka hati merampas barang hak milik orang lain dengan jalan ancaman kekerasan, tapi pada sisi lain betapa ketika kita sebagai korban dalam kondisi terdesak atau overmacht atau force majeure mau tidak mau melakukan perlawanan membela diri terhadap para begal yang pada akhirnya kondisinya berbalik arah, Tuhan telah menolong kita sebagai korban mampu mengalahkan para begal, tapi yang terjadi sikap perlawanan overmacht kita sebagai korban yang membela diri justru oleh polisi dianggap sebagai kejahatan melawan hukum.
Mendadak publik dikejutkan dengan penampilan video berdurasi 8 menit 55 detik dari pernyataan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang diberi judul SP3 Chat Fitnah Di Hari Raya Penuh Fitrah melalui account channel TV Front di YouTube yang dipublikasikan pada tanggal 14 Juni 2018.
Siapa saja manusianya pada hakekatnya ketika nyawa manusia ada dalam cengkraman pengancaman yang akan merenggut nyawa hidupnya atau dihadapkan kepada realitas di antara dua pilihan hidup atau mati maka manusia siapa saja pasti secara reflek alamiah akan berjuang melindungi nyawanya (overmacht) agar terhindar dari pilihan kematian di luar takdirNya.
Sebut saja namanya Si Fulan, bukan nama sesungguhnya, kebetulan seorang aktivis mahasiswa, kemudian oleh polisi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penangkapan oleh polisi kepada Si Fulan yang seorang aktivis mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor apakah dapat disebut sebagai upaya kriminalisasi kepada aktivis? Jika stigma ini yang terjadi, maka sebaiknya stigma ini dibalas dengan jangan mengaktiviskan pelaku kriminal yang kebetulan oknum aktivis mahasiswa.
Equality before the law adalah prinsip negara hukum agar Hukum dapat berkeadilan bahwa di depan hukum negara semua anak bangsa tanpa terkecuali adalah sama.
Penjahat kemanusiaankah Al-Zahra sehingga masyarakat Agamisnya teramat kesal lantas merimbakan hukum dengan membakar Al-Zahra hidup-hidup? Penjahat korupsikah al-Zahra sehingga harus dibakar hidup-hidup oleh dan di tengah masyarakat Agamisnya? Apa kesalahan fatal yang diperbuat oleh Al-Zahra sehingga masyarakat Agamisnya harus mengeksekusi Al-Zahra dengan membakarnya hidup-hidup?
Sang dalang terus saja tertawa bersayonara di arena sidang terhormat. Skenario massif yang berhasil. Konspirasi kondusif yang terampil. Tanpa barang bukti dan saksi, terdakwa si kambing hitam betina telah diganjar vonis palu hakim menjadi terpidana duapuluh tahun penjara.
Seorang kawan bertanya kepada saya, "Apakah kamu setuju hukuman mati?" Saya lantas balik bertanya, "Siapa yang menentukan Takdir hidup mati manusia?" Kawanku dengan tegas menjawab, "Tuhan!"
Meskipun polisi sudah menetapkan Jessica Kumala Wongso kurang lebih 35 hari sebagai tersangka dibalik terbunuhnya Wayan Mirna Salihin tapi sejak awal saya sudah tidak yakin kalau Jessica Kumala Wongso adalah tersangka di balik terbunuhnya Wayan Mirna Salihin. Untuk mengingatkan kembali baca ke dua tulisan saya berjudul Saya Tidak Yakin Jessica Pembunuh Mirna dan Arogansi Polisi Terhadap Tersangka (Studi Kasus Jessica Kumala Wongso.
Apa perbedaan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian di Amerika Serikat khususnya fungsi dan tugas polisi sebagai penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan?
Meski Jessica Kumala Wongso sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi saya masih belum dapat meyakini ada keterlibatan tersangka dibalik terbunuhnya Wayan Mirna Salihin. Bahkan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap oleh Pengadilan menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan pun yang dialami oleh Antasari Azhar (2009),Muhammad Siradjudin alias Pak De (1986) dan Sengkon-Karta (1974),sekali lagi saya tidak begitu mudah meyakini jika mereka melakukan tindak pidana pembunuhan.
Tidak ada satu pun negara yang memiliki peraturan perundangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebanyak di Indonesia. Bayangkan tidak tanggung-tanggung ada sebanyak 24 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tidak sedikit pemahaman yang masih menempatkan kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai keyakinan politik yang lahir dari paham kapitalisme dan liberalisme. Pemahaman itu boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Boleh jadi benar kalau sudah menyangkut hak-hak di luar dasar manusia secara universal. Tapi boleh jadi salah bila sudah menyangkut hak-hak dasar manusia yang bersifat universal. Konklusinya harus dibedakan antara pengertian hak manusia di luar asas universal dan hak manusia yang berasas universal.