Begitu mudahnya kita melakukan pass judgment on terhadap hak kebebasan kata-kata kepada sesama anak bangsa sendiri dengan dakwaan makar. Bukan karena mereka yang dimakarkan terbukti sebagai milisi bersenjata yang akan menggulingkan pemerintah, melainkan mereka yang dimakarkan karena persoalan perbedaan selera memainkan hak kebebasan kata-kata saja.
Akibat jelang pilpres 2019, hubungan silahturahim menjadi terganggu. Pergaulan hidup antar anak bangsa mendadak kehilangan selera kemesraan.
Terlepas siapa paslonnya dan apa visi misinya. Tapi yang jelas dalam sepanjang sejarah perkampanyean di Indonesia hanya baru kali ini sejarah pionir menorehkan tinta catatannya kampanye pilpres 2019 pada paslon tertentu telah melibatkan massa akbar signifikan tumpah ruah meluber di tiap jengkal ruang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada tanggal 7 April 2019 tanpa harus mengandalkan dana APBN, APBD dan BUMN.
Tidak ada yang perlu ditakutkan dari aksi Reuni 212 yang telah melibatkan kekuatan massa yang massif, kecuali Negara dan sebagian komponen bangsa yang lain hanya mengantisipasi dari segala kemungkinan yang buruk agar kebebasan berkumpul menyampaikan pendapat di depan umum yang melibatkan mobilization of large mass forces tidak terprovokasi untuk mengulangi kembali event of bloody social conflict yang beberapa kali pernah mengguncang sejarah sistem percaturan perpolitikan nasional.
Saya tidak peduli siapa yang telah melenyapkan kehidupan Wiji Thukul. Sebab apalah artinya makna kepedulianku, kepedulian keluarga dan kepedulian kawan-kawannya jika terbukti selama 20 tahun mereka yang berjuang untuk mengungkap tabir peristiwa kejahatan kemanusiaan ini selalu saja kandas sia-sia tiada berbekas di ujung kesabaran tanpa batas.
Jauh sebelum diputusnya Ijtima Ulama II memberikan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno, maka saya jauh-jauh hari sudah dapat begitu mudah memprediksinya. Alasan saya simple saja, jauh awal mereka yang tergabung dalam Ijtima Ulama adalah orang-orang yang track records mereka berada di kubu barisan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang notabene berada di kubu yang selalu mengorek-orek hingga sampai mengais-ngais mencari kesalahan Jokowi sebagai Presiden, jadi tidak mungkin Ijtima Ulama akan menjatuhkan pilihan kepada Jokowi, meskipun bakal cawapres dari Jokowi adalah Amin Ma'ruf yang notabene a big ulama figure.
Hanya demi menuruti kemauan ambisi kekuasaan Asalkan Bukan Jokowi, para
oposan ikhlaskan aneka pemicu kegaduhan yang acap ditabuh-tabuhkan
seperti genderang mau berperang hingga sampai nilai-nilai kebangsaan
harus lari terbirit-birit dan kadang meneng-meneng sambil
terkencing-kencing di celana lantas sesama para anak bangsa tahu-tahu
terbelah menjadi dua sisi kutub fauna, Kecebong dan Kampret.
Tidak sedikit dari kawan-kawan saya bertanya kepada saya perihal sikap saya dalam menghadapi fenomenal Tagar 2019 Ganti Presiden. Saya beritahu kepada mereka kalau saja mereka mau mengikuti tulisan-tulisan di blog saya, maka saya yakin mereka tidak akan bertanya lagi perihal sikap saya menghadapi Tagar 2019 Ganti Presiden kepada saya.
Konon methode pengumpulan data melalui jajak pendapat atau polling sebelum sarana internet mewabah seperti sekarang hanya bisa dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung face to face kepada para responden yang menjadi sampelnya. Tapi sejak information technology menjadi konsumsi publik sehari-hari, maka methode pengumpulan data polling pun turut mengikuti perubahan. Para penyelenggara polling ketika berinteraksi kepada para responden yang menjadi sampelnya hanya cukup melalui electronic mail (e-mail), account social media dan internet protocool address (IP).
Masih ingat kasus perkelahian Muhamad Irfan Bahri untuk membela diri dari ancaman serangan para begal di jalan? Irfan terpaksa berkelahi untuk membela diri sebab jika Irfan tidak melakukan pembelaan diri, maka yang terjadi Irfan yang mati di tangan para begal. Silahkan baca kembali tulisan saya berjudul Bebaskan Irfan Mau Tunggu Apa Lagi? melalui blog ini.
Terhadap maraknya Tagar 2019 Ganti Presiden yang bergulir ke tengah masyarakat akhir-akhir ini, saya anggap sebagai kekacauan tata bahasa jika tidak mau disebut sebagai tindak pengingkaran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab memiliki kandungan multi tafsir yang bisa dibelokkan pengertiannya sebagai wujud pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Kendala sebagai ancaman untuk Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tiada lain para oposisinya ingin melakukan perubahan melalui target Pokoknya Asal Bukan Jokowi. Sepak terjang Pokoknya Asal Bukan Jokowi inilah yang acapkali muncul dalam percaturan perpolitikan di Indonesia sekarang.
Raoul Oberman, Chairman Mc Kinsey Global Institute, menyampaikan kajiannya pada acara KEN bertajuk Penyatuan Visi Bersama Menuju Indonesia Maju 2030 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada tanggal 13 November 2012 memprediksikan jika Indonesia pada tahun 2030 sudah bukan lagi sebagai Negara berkembang melainkankan akan menjadi negara maju.
Kadang aku tidak dapat memahami apa maksud tersembunyi pada kata kecebong yang akhir-akhir lagi ngetrend. Aku mencoba untuk bertanya tapi jawabnya tetap sama yaitu salah satu makhluk hidup ciptaan Allah SWT sebelum menjadi seekor katak. Lantas mengapa kecebong harus dinistakan? Adakah yang salah pada ciptaan Allah SWT ini sehingga para ulama punturut menista-nistanya?
Semakin mendekati pilpres 2019, maka semakin banyak black campaign yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah sekarang.
Jika kesendirian seorang Presiden di negeri yang multikultural tapi terbalut oleh kesunyian kebangsaan, maka doa-doamu adalah jalan keluarmu yang aku dengar di antara riakan caci maki sebagian anak bangsa kepadamu.