Kembali Ke Atas
Loading...
Temukan saya di:

Menolak Cuti Paksa 183 Mahasiswa


Maksud dari tulisan saya ini, Menolak Cuti Paksa 183 Mahasiswa, hanya sekedar berbagi nostalgia perjuangan dari kesaksian saya untuk mengenang kembali lembaran peristiwa sejarah 25 tahun yang silam betapa proses perjuangan dari para aktivis Gerakan Mahasiswa era 1990-an, khususnya aksi kepedulian dari beberapa aktivis mahasiwa yang kemudian membuat perlawanan di lingkungan internal dalam wujud Gerakan Mahasiswa untuk memprotes otoriter dan arogansi seorang rektor yang mencuti-paksakan 183 mahasiswanya ketika terlambat membayar SPP, memang banyak mengalami terjal rintangan, penuh tantangan dan resiko yang harus diambil sebagai pilihan demi untuk sebuah masa depan pendidikan yang lebih bermartabat, beradab dan edukatif sesuai amanat dari cita-cita ketika Perguruan Tinggi Swasta ini didirikan. Semua tulisan ini merupakan copy paste dari catatan harian saya. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

Perlawanan Merebut Figur Rektor Definitif


Maksud dari tulisan saya ini, Perlawanan Merebut Figur Rektor Definitif, hanya sekedar berbagi nostalgia perjuangan dari kesaksian saya untuk mengenang kembali lembaran peristiwa sejarah 27 tahun yang silam yang terjadi pada permasalahan internal di Universitas Janabadra betapa proses perjuangan dari para aktivis Gerakan Mahasiswa yang menolak jabatan Drs.Djajeng Soegito,Bsc sebagai Rektor karena tidak sesuai dengan persyaratan jabatan Rektor yang definitif merupakan pilihan yang harus diambil demi untuk sebuah masa depan pendidikan yang lebih bermartabat, beradab dan transparan sesuai amanat dari cita-cita ketika Perguruan Tinggi Swasta ini didirikan. Semua tulisan ini merupakan copy paste dari catatan harian saya. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

Kendala Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia


Tidak ada satu pun negara yang memiliki peraturan perundangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebanyak di Indonesia. Bayangkan tidak tanggung-tanggung ada sebanyak 24 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
loading...
loading...

 

Ketik dan Tekan Enter